Renstra restorasi gambut diselesaikan dalam tiga bulan

Jakarta (ANTARA News) - Badan Restorasi Gambut (BRG) setelah memiliki pejabat inti langsung menargetkan penyelesaian rencana strategis (renstra) sekaligus rencana aksi dalam tiga bulan ke depan untuk merestorasi dua juta lahan gambut.

Kepala BRG, Nazir Foead, di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa para deputi yang baru saja dilantik akan segera menyelesaikan rencana strategis dan rencana aksi merestorasi dua juta lahan gambut sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016.

Mereka, menurut dia, sekaligus akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian dan Lembaga lain yang terkait, Pemerintah Daerah (Pemda), kelompok masyarakat sipil, dan dunia usaha untuk pekerjaan tahap awal pemulihan gambut di empat kabupaten prioritas, antara lain di Meranti (Riau), Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), dan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah).

Sebelumnya Nazir melengkapi BRG dengan lima pejabat inti yang setara dengan jabatan eselon satu di Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan melantik Hartono Prawiratmadja sebagai Sekretaris BRG, Budi Wardhana sebagai Deputi Perencanaan dan Kerjasama, Alue Dohong sebagai Deputi Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan.

Nazir juga melantik Myrna A. Safitri sebagai Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan, serta Haris Gunawan sebagai Deputi Penelitian dan Pengembangan.

Menurut dia, BRG memilih mereka berdasarkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kemampuan kerja sama yang berkaitan erat dengan restorasi gambut.

Nazir mengatakan, BRG sebagai lembaga lintas sektor dan kementerian akan bergantung pada reputasi profesional mereka untuk bermitra dengan Pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, lembaga nonpemerintahan, dan pihak swasta yang ada di ranah internasional, nasional, dan lokal.

Kerusakan ekosistem gambut mengancam banyak kehidupan, karena itu ia mengatakan, Presiden mengutamakan upaya pencegahan kebakaran, konservasi biodiversitas, dan penanganan perubahan iklim.

Kementerian LHK mencatat, Indonesia memiliki kawasan hidrologis gambut seluas lebih dari 26 juta hektare.

Pada lima tahun mendatang BRG akan menjangkau kabupaten dan provinsi bergambut lainnya sesuai dengan kriteria restorasi.