Hal ini, lanjut dia, terbukti dengan banyaknya berbagai elemen masyarakat dari berbagai latar belakang berdatangan untuk bertemu pimpinan dan anggota MPR RI. Mereka datang dengan maksud menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, ide dan gagasan atau sekedar curhat dan keluh kesah soal kebangsaan.
Pernyataan ini Zulkifli Hasan seusai menghadiri upacara pelantikan Bupati dan Wabup serta Walikota serta Wakil Walikota di Provinsi Lampung, Rabu, seperti keterangan tertulis MPR.
Menurut dia, salah satu yang disampaikan masyarakat ialah pro kontra soal munculnya kembali sebuah panduan negara seperti GBHN jaman orba dahulu.
“Wah..bermacam-macam, contoh soal perubahan atau amandemen UUD. Ada yang menginginkan mengembalikan UUD seperti dulu, ada yang bilang jangan dirubah, ada yang menginginkan perubahan, ada yang mengatakan DPD kok tidak berfungsi, ada yang menginginkan adanya haluan negara, tentu saja MPR mendengar dan menampung semuanya itu sebab MPR adalah rumah semua rakyat," kata dia.
Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk, Zulkifli mengatakan, MPR akan mengajak para pemikir, akademisi di kampus-kampus dan para pakar di bidangnya untuk mendiskusikannya.
Saat ini, MPR berencana akan berdiskusi dengan 50 perguruan tinggi tentang sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Setelah itu, MPR akan berkunjung ke ormas-ormas besar maupun kecil juga tokoh-tokoh masyarakat, partai-partai politik dan pada akhirnya kita akan bertanya kepada rakyat contoh, apakah setuju amandemen UUD 1945 lagi dan apa saja yang mau diamandemen, karena ini perubahan konstitusi sangat penting, tentu saja kita tidak sembarangan, intinya kita akan ajak rakyat untuk urun rembug soal itu,” kata dia.
Jika, rakyat memang menghendaki adanya amandemen UUD 1945 kembali, MPR akan merumuskannya dan membuat langkah-langkah riil selanjutnya menuju ke arah amandemen.
“Untuk sekarang ini, kita tunggulah sedang dalam pengkajian di badan dan lembaga pengkajian MPR, mudah-mudahan semua yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan negara,” pungkas Zulkifli.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
