Akademisi: pelemik pesantren radikal tak perlu terjadi

Ini tidak usah dimasalahkan lagi karena tugas pencegahan terorisme kedepan sangat berat"

Jakarta (ANTARA News) - Guru Besar Sosiologi Agama UIN Syarif Hidayatullah Profesor Bambang Pranowo mengatakan polemik terkait pesantren radikal seharusnya tidak terjadi.

"Pondok pesantren di Indonesia hampir 50 ribu, sedangkan yang terlibat terorisme mungkin belasan. Itu sangat kecil. Apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya soal bahasa dan pengemasan saja," kata dia di Jakarta, Selasa.

Bambang mengemukakan itu menanggapi polemik yang dipicu pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman Nasution pada tanggal 2 Februari lalu soal 19 pesantren terindikasi paham radikal.

"Sebenarnya ini psikologis saja. Kalau pernyataan terkait radikalisme ini keluar dari Kementerian Agama, reaksinya biasa saja. Beda kalau lembaga lain seperti BNPT," katanya.

Menurut Bambang, pernyataan Kepala BNPT itu seharusnya dipahami sebagai bagian dari pencegahan terorisme. Sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pencegahan terorisme, BNPT memang harus melakukan program pencegahan di segala lini masyarakat.

Apalagi, lanjut Bambang, Kepala BNPT hanya menyebut segelintir orang santri dan guru yang terindikasi radikalisme itu.

"Ini tidak usah dimasalahkan lagi karena tugas pencegahan terorisme kedepan sangat berat," kata dia.

Ke depan, kata Bambang, soft approach di dalam pencegahan terorisme harus lebih ditingkatkan.

Untuk itu, BNPT harus lebih erat bergandengan tangan dengan NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, selain ormas lokal yang bertebaran di seluruh Indonesia.

Ketua Rabithah Mahad Islamiyah atau Asosiasi Pesantren NU Abdul Ghofarrozin Sahal Mahfud mengatakan dari puluhan ribu pesantren di Indonesia hampir semuanya berbasis kultural dan kedaerahan, hanya 19 pesantren yang terindikasi radikalisme.

"Pesantren selalu berhasil untuk berdampingan dengan budaya dan masyarakat setempat. Jadi, kalau ada pesantren terindikasi radikalisme, itu jelas telah menyalahi tujuan dan hakikat keberadaan pesantren," katanya