Desa Siaga Api dibentuk di Ketapang cegah Karhutla

Pontianak (ANTARA News) - PT Agrolestari Mandiri anak perusahaan perkebunan Sinarmas, membentuk Desa Siaga Api dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik di kawasan kebun maupun di desa-desa sekitar kebun di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

CEO Perkebunan Sinarmas Kalbar, Susanto saat dihubungi di Ketapang, Sabtu, mengatakan, selama ini ketika terjadi kebakaran hutan, lahan (Karhutla) dan kebun, semua pihak langsung mengarah kepada perusahaan khususnya perkebunan kelapa sawit sebagai pelakunya, padahal menurutnya, hal tersebut tidak benar.

Ia menjelaskan, saat ini yang paling penting bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi semua pihak secara bersama-sama memikirkan dan bertindak bagaimana caranya agar kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, namun peran serta semua pihak, termasuk pihak perusahaan dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Susanto mengatakan, terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara meluas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla dan lambatnya melakukan pemadaman.

"Salah satu cara mencegah dan mendeteksi dini Karhutla dengan cara membina dan mengajak masyarakat terlibat secara aktif dengan membentuk desa siaga api, seperti yang kami lakukan ini. Karena masyarakat adalah ujung tombak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Sebagai langkah awal, program desa siaga api ini akan diterapkan di PT Agrolestasi Mandiri (ALMN) di Kecamatan Nanga Tayap. Ada delapan desa yang berada di sekitar kebun yang akan dibentuk menjadi desa siaga api, masing-masing desa akan direkrut 15 orang untuk menjadi relawan yang akan dilatih dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi bahkan melakukan pemadaman jika ada Karhutla.

"Program desa siaga api adalah bentuk dukungan kami terhadap pemerintah untuk menanggulangi Karhutla dan diharapkan bisa diikuti oleh perusahaan lain. Dan program ini harus terbentuk sebelum musim kemarau datang," ujarnya.

Menurut Susanto, ada lima poin yang menjadi penekanan pada program desa siaga api, diantaranya peningkatan kesadaran siaga api sehingga masyarakat sadar dampak dari Karhutla, pemberdayaan masyarakat desa dengan merekrut masing-masing 15 orang yang sebelumnya dilatih oleh TNI dan Manggala Agni.

"Di masing-masing kebun dan anggota siaga api akan kita bagikan sarana dan prasarana pendukung dalam mencegah dan memadamkan Karhutla," katanya.

Kemudian, menawarkan solusi terkait penyediaan pupuk dengan memanfaatkan limbah sawit yang bisa membantu peningkatan kesuburan tanah, pemantauan hot spot dalam melakukan deteksi dini dengan memanfaatkan teknologi satelit serta penyampaian informasi secara cepat ke lapangan baik melalui email, sms, telepon maupun cara-cara lainnya.

Di samping itu, masyarakat perlu diajak untuk memetakan batas-batas desa serta rencana penggunaan lahan sehingga bisa menghasilkan satu peta yang disepakati bersama area mana yang akan menjadi wilayah pemukiman, pengembangan kebun sawit, area keramat, lahan untuk ladang, hutan simpanan serta areal HCV dan lainnya.

"Kami juga sudah menyiapkan pesawat drone untuk memantau lokasi titk-titik api, sehingga deteksi dini dan proses pemadaman bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.

Susanto menambahkan, dengan program desa siaga api, jika ada desa yang dapat menjaga desanya dari Karhutla sepanjang tahun 2016, maka pihaknya akan memberikan penghargaan kepada desa tersebut, dalam bentuk program kepedulian sosial pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Pejabat Bupati Ketapang, Kartius menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada PT ALMN (Sinarmas Grup) yang telah menjadi pelopor pembentukan desa siaga api. Dan meminta perusahaan lain untuk mengikuti langkah tersebut untuk mencegah terjadinya Karhutla.

Dengan adanya program ini, Karhutla dapat dicegah dan dideteksi sejak dini. "Jangan sampai tahun ini ada Karhutla lagi. Untuk itu diperlukan kerja sama dari tiga komponen, pemerintah, perusahaan dan masyarakat," tegasnya.