Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi Perhubungan dan Transportasi DPR RI menilai tepat langkah Menhub Hatta Rajasa melakukan perombakan di Departemen Perhubungan dan perombakan sebaiknya juga dilakukan terhadap Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Abdullah Azwar Anas dan Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syahrial Agamas di Jakarta, Rabu. Abdullah Azwar Anas berpendapat komposisi KNKT perlu disesuaikan agar lebih berperan dalam pembenahan sektor perhubungan nasional. Misalnya, ada pejabat dari luar sehingga KNKT bisa independen. Selama ini, KNKT terkesan tidak independen dan rekomendasinya juga kurang ditidaklanjuti. Syahrial Agamas bahkan hanya mendesak perombakan KNKT tetapi juga mendesak Menhub Hatta Radjasa membubarkan KNKT. KNKT selama ini belum berfungsi optimal. "Bubarkan saja KNKT. Bentuk badan baru yang independen. Anggotanya juga harus orang professional yang tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah," kata Syahrial Agamas. Syahrial juga menyebutkan pergantian Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara belum tentu akan membawa pengaruh banyak selama regulasi yang ada sekarang ini tidak dibenahi. Misalnya saja yang menyangkut regulasi di bidang angkutan penyeberangan. Selama ini dalam kapal penyeberangan para penumpang tidak didata semua. Padahal seharusnya setiap penumpang yang masuk ke dalam kapal harus terdata manivestnya. Namun penumpang kapal penyeberangan yang naik menggunakan bus, ternyata tidak didata. Yang didata hanya busnya saja sehingga ketika terjadi kecelakaan di laut sering terjadi perbedaan antara manivest penumpang dengan jumlah korban yang ada. "Saya berharap agar data penumpang itu betul-betul riel, lengkap dengan alamat tempat tinggalnya, jadi kalau terjadi musibah akan dengan mudah dilakukan pendeteksian," katanya. Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka`bah ini mendesak agar angkutan penyeberangan yang selama ini dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat dikembalikan ke Dirjen Perhubungan Laut. Masalahnya selama ini kalau terjadi apa-apa justru yang terkena imbasnya adalah perhubungan laut. Syahrial menambahkan pula perlunya KPLP yang ada sekarang ini diisi dengan orang-orang yang professional dan memiliki latarbelakang pendidikan kesyahbandaran. Jangan lulusan SMA ditempatkan di KPLP.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
