Banda Aceh (ANTARA News) - Sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren mengaku banyak didekati para tokoh masyarakat untuk bergabung melahirkan partai politik lokal (parlok) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Namun secara institusi, para ulama yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) tidak akan bergabung dengan parlok dan partai nasional meski banyak pihak mendekatinya," kata salah seorang pengurus Huda, Teungku Husaini, di Banda Aceh, Rabu. Akan tetapi, HUDA tetap berpartisipasi dalam pembangunan Aceh ke depan, khususnya memajukan lembaga pendidikan agama (ponpes) sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) berpengetahuan dan berakhlak mulia, jelasnya. "Artinya, kita lebih memfokuskan diri pada lembaga pendidikan agama, sehingga Aceh yang telah berstatus sebagai provinsi yang menegakkan Syariat Islam bisa terwujud di tengah-tengah gencarnya pembangunan di daerah ini," tambahnya. Namun, sambungnya, HUDA juga tidak bisa membatasi jika secara pribadi ada ulama yang ingin bergabung dengan parlok di Aceh. Yang jelas, ia menyatakan, HUDA tidak akan bergerak untuk membuat parlok sendiri meski Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) memperbolehkannya. "Kami berprinsip bahwa jika HUDA yang didalamnya adalah pimpinan pondok pesantren itu membuat partai, maka pondok pesantren akan terbengkalai," katanya. Masalah keikutsertaan ulama dalam dalam kancah politik praktis di Aceh akan menjadi topik bahasan penting dalam musyawarah besar (mubes) HUDA yang akan diselenggarakan 3-4 Maret 2007, kata Teungku Husaini bin Abdul Wahab.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
