Kemenpora hanya undang Agum Gumelar

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) secara resmi mengundang Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI sesuai dengan arahan Sekretariat Negara (Setneg), namun surat undangan tersebut hanya ditujukan kepada sang ketua yaitu Agum Gumelar.

"Yang diundang hanya ketua Ad-Hoc-nya. Pak Agum sendiri," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Media Center Kemenpora, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pertemuan dengan Pak Agum Gumelar merupakan tindak lanjut surat yang dikirimkan oleh Ketua Ad-Hoc Reformasi PSSI kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta audiensi. Hanya saja, rencana tersebut dilimpahkan ke Kemenpora karena Presiden banyak agenda.

"Intinya pertemuan besok untuk mencairkan suasana. Pertemuan besok juga tidak ada sangkut pautnya dengan surat FIFA 2 Februari lalu," katanya menambahkan.

Sesuai dengan rencana, pertemuan antara Kemenpora yang akan diwakili Sesmenpora Alfitra Salamm dengan Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar akan dilakukan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (10/2) sekitar pukul 13.00 WIB.

Jika pertemuan tersebut berlangsung, maka itu merupakan pertemuan pertama antara pemerintah dalam hal ini Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI bentukan FIFA ini. Sebelumnya, meski pemerintah masuh dalam susunan kepengurusan namun belum satu kalipun hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan.

Komite Ad-Hoc sendiri terdiri dari sembilan personel yang berasal dari banyak pemangku kepentingan seperti PSSI sendiri, PT Liga Indonesia, perwakilan KONI dan KOI, pemerintah hingga perwakilan dari asosiasi pemain.

Selama ini, Kemenpora tetap kukuh dengan keputusannya yaitu tidak menghadiri setiap pertemuan dengan Komite Ad-Hoc. Ada berbagai alasan yang dikatakan oleh Kepala Komunikasi Publik Kemenpora diantaranya adalah tidak ingin komite tersebut didominasi perwakilan dari PSSI.

"Harapan kami Kemenpora diberi porsi lebih di Komite Ad-Hoc," kata pria asal Yogjakarta itu.

Sebelumnya FIFA telah mengirimkan surat kepada Menpora Imam Nahrawi. Surat tersebut merupakan balasan yang dikirimkan pemerintah kepada induk organisasi sepak bola dunia itu. Dalam surat tertanggal 2 Februari ini, FIFA meminta pemerintah untuk bergabung dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI.