MPR minta pemerintah perbanyak proyek padat karya

Kita tahu di beberapa sektor, seperti elektronik permintaan drop, stok migas juga demikian, harus ada alternatif proyek pemerintah yang padat karya, itu harus dipercepat,"

Mataram (ANTARA News) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta pemerintah memperbanyak proyek padat karya sebagai alternatif untuk meredam gelombang pemutusan hubungan kerja.

"Kita tahu di beberapa sektor, seperti elektronik permintaan drop, stok migas juga demikian, harus ada alternatif proyek pemerintah yang padat karya, itu harus dipercepat," kata Zulkifli Hasan saat menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Selain mempercepat proyek padat karya, Zulkifli Hasan juga meminta pemerintah memberikan jaminan suasana yang nyaman kepada para investor jika berinvestasi di Indonesia.

"Di tengah suasana sulit seperti ini harus betul-betul diberikan kenyamanan kepada investor. Jangan sedikit-sedikit kita anti, sedikit-sedikit demo, tentu ekonomi akan semakin sulit," katanya.

Terlebih lagi, lanjut Zulkifli di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini dibutuhkan sebuah kenyamanan, terutama bagi para pelaku investasi yang ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.

Terkait kepastian jumlah data pekerja yang terkena dampak PHK, Zulkifli menyarankan pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi jumlah pekrja yang terkena PHK.

"Yang jelas kita harus transparan, harus sampaikan begini adanya sehingga pemerintah daerah, melalui gubernur, bupati/wali kota menyadari dan masyarakat juga siap dengan adanya PHK," jelasnya.

Kendati dalam ancaman PHK, Zulkifli melihat iklim invetasi di daerah masih dapat tumbuh dengan baik, seperti di provinsi NTB. Salah satunya, investasi dalam kepariwisataan yang banyak bermunculan di daerah tersebut.

"NTB memiliki banyak peluang investasi yang cukup baik, ini ditandai dengan pesatnya di kawasan wisata," tandasnya.