Jakarta (ANTARA News) - Setidaknya diperlukan dana sebesar Rp600 miliar untuk membangun rumah susun yang diperuntukkan bagi 71.000 kepala keluarga yang selama ini tinggal di sepanjang bantaran kali sehingga mereka tidak lagi tinggal di kawasan tersebut. Berbicara di Balaikota Jakarta, Selasa, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso memaparkan untuk kepentingan tersebut pihaknya telah meminta pemerintah pusat untuk membantu penyediaan anggaran tersebut, sementara Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan sejumlah lahan milik DKI yang akan dijadikan lokasi pembangunan. "Kita mengajukan Rp600 miliar pada pemerintah pusat dengan prioritas penduduk di bantaran kali sebanyak 71.000, kita yang sediakan tanahnya," kata Sutiyoso. Gubernur memandang permintaan itu sebagai hal yang wajar karena sebagian besar penduduk yang tinggal di bantaran kali tersebut tidak memiliki KTP DKI dan tinggal di atas tanah yang seharusnya tidak diijinkan adanya tempat tinggal. "Kita sedang inventarisir lahan yang kita miliki antara lain di Marunda, Rawa Bebek dan Cakung dengan total lahan sekitar 50 hektar," katanya. Namun demikian Sutiyoso mengakui permintaan bantuan itu belum mendapat jawaban apapun dari pemerintah pusat hingga saat ini padahal bencana banjir tersebut telah berlangsung hampir sebulan yang lalu. "Saya takutnya setelah air surut kemudian semua orang lupa," tuturnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Ritola Tasmaya menyatakan masalah lain yang kini tengah dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta setelah melakukan relokasi penduduk adalah menjaga bantaran kali tersebut agar tidak lagi dijadikan tempat pemukiman liar. "Seperti yang terjadi di Jakarta Utara kemarin. Sulit bila kita harus menjaganya terus menerus selama 24 jam setiap hari. Meski demikian bila itu terjadi (ada penyerobotan tanah Pemprov-red) kita tak segan-segan menggusurnya walau pasti kita akan dikecam," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
