Harus ada satu jalur data, yang kemudian data itu di-share (dibagi) supaya jangan berbeda-beda data (antarlembaga), dan dapat digunakan tergantung kebutuhannya,"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan data milik Badan Pusat Statistik menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait untuk mengurangi kemiskinan di Tanah Air.
"Harus ada satu jalur data, yang kemudian data itu di-share (dibagi) supaya jangan berbeda-beda data (antarlembaga), dan dapat digunakan tergantung kebutuhannya," kata Wapres Kalla di Jakarta, Kamis.
Dengan adanya satu basis data, setiap lembaga terkait yang berperan dalam program pengurangan kemiskinan dapat menyamakan visi dan memiliki satu acuan.
"Dengan satu data ini otomatis BPS jadi sumber data, kemudian nanti dibagi ke Kementerian Sosial untuk bantuan sosial, juga ke Kementerian Koperask dan UKM untuk bantuan pengembangan ekonomi," tambahnya.
Kamis, Wapres menggelar rapat dengan sejumlah menteri guna membahas mengenai percepatan penanggulangan kemiskinan.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila F. Moelek, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Agama Lukman Hakim serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Puan mengatakan, dengan adanya basis data terpadu satu pintu tersebut, maka diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam menjalankan program terkait.
"Jadi kalau ada program yang harus disampaikan kepada masyarakat diharapkan tidak ada lagi yang tumpang tindih atau tidak valid," kata Puan.
Dengan adanya basis data tersebut, maka warga masyarakat yang akan merasakan program kesejahteraan tidak lagi dipersulit dengan menggunakan banyak kartu.
"Data terpadu itu harus ada agar rakyat mengakses data tersebut tanpa menggunakan banyak kartu, karena ke depan ini semua pemberian kartu itu akan kita lakukan secara perlahan terintegrasi," tambahnya.
Sehingga, program-program kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bisa terintegrasi juga dengan data yang ada di e-KTP.
"Jadi kita mau mensinergikan semua data ini untuk bisa dipergunakan dalam satu basis dan penggunaannya bersinergi dengan program yang ada," ujarnya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
