Okky: pemerintah perlu antisipasi terjadinya PHK

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Okky Asokawati mengemukakan, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait keputusan beberapa perusahaan besar menutup pabriknya di Indonesia.

"Saya menilai PHK ini secara linier akan mengancam kualitas hidup keluarga pekerja korban PHK, terutama pekerja biasa. Saya meminta agar pemerintah memikirkan dampak turunan dari PHK ini," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis, terkait dengan rencana PHK dan menutup pabrik yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Sejumlah pabrik perusahaan seperti Toshiba, Panasonic, Ford dan Chevron menyatakan berencana menutup pabrik dan mengurangi karyawannya.

"Tentu hal ini akan memberi dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Yang paling nyata terjadi PHK terhadap ribuan tenaga kerja," kata anggota komisi yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan ini.

Menurut dia, PHK terhadap ribuan pekerja itu akan memberi dampak yang serius terhadap kualitas keluarga pekerja yang menjadi korban PHK tersebut. Dampak turunan yang akan muncul seperti persoalan pendidikan, kesehatan, gizi serta kualitas hidup keluarga pekerja korban PHK akan terancam.

"Ekstremnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada tahun 2030 juga akan hilang sia-sia begitu saja," kata Okky.

Atas kondisi ini, dia mendesak Menteri Ketenegakerjaaan (Menaker) Hanif Dhakiri sebagai "leading sector" dalam urusan ini untuk dapat melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menekan efek dari PHK ini. "Harus ada tindakan jangka pendek (short term) atas persoalan ini," katanya.

Persoalan pendidikan, kesehatan, gizi serta kualitas hidup keluarga korban PHK harus menjadi perhatian serius pemerintah. Harus ada formulasi dan rumusan yang dapat membantu korban PHK secara nyata.

Pemerintah, kata dia, semestinya jauh-jauh hari dapat melakukan antisipasi nyata atas fenomena penutupan sejumlah pabrik di Indonesia ini. Tren pelambatan ekonomi pada tahun 2015 telah memberi pesan terang atas fenomena PHK yang terjadi saat ini.

"Kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harapannya dapat menjadi resep jangka menengah dan panjang agar tidak terjadi PHK lanjutan serta dapat mencegah dapat turunannya," katanya.