Ketua DPR harap Golkar tidak minta jatah menteri

Kalau mau bergabung dengan pemerintah, sebaiknya Partai Golkar ikhlas lakukan itu untuk kemaslahanatan rakyat Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR Ade Komaruddin berharap Partai Golkar tidak meminta jatah menteri kepada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, karena kalau mau bergabung dengan pemerintah sebaiknya ikhlas tanpa meminta imbalan.

"Kalau mau bergabung dengan pemerintah, sebaiknya Partai Golkar ikhlas lakukan itu untuk kemaslahanatan rakyat Indonesia," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan ideologi Partai Golkar adalah karya dan kekaryaan sehingga partai tersebut dilahirkan untuk selalu berkarya.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK saat ini fokus untuk kerja dan kerja sehingga cocok dengan ideologi karya dan kekaryaan Partai Golkar.

"Golkar tidak bisa lepas dari ideologi tersebut (karya dan kekaryaan) sehingga kalau mau gabung ke pemerintah maka maksimal berkarya saja," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali itu percaya partainya tidak akan meminta jatah menteri karena ideologi partai dipegang kuat para kadernya.

Dia juga meyakini semangat pengabdian kader Golkar kepada negara sangat tinggi sehingga tidak akan meminta-minta jatah menteri atau jabatan strategis di pemerintahan.

"Sekali lagi Golkar tidak akan seperti itu (minta jatah), kita bicara soal pengabdian Golkar," katanya.

Ade menilai jalan pengabdian yang bisa dilakukan Golkar tidak hanya melalui kerja-kerja kadernya sebagai seorang menteri. Dia mengatakan apapun jalan yang diambil, yang penting bisa memaksimalkan berkarya untuk rakyat Indonesia.

"Memangnya Indonesia sukses kalau hanya menjadi menteri saja? Semua bidang bisa menjadi pengabdian untuk Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie, resmi mendeklarasikan dukungannya kepada pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pernyataan dukungan itu disampaikan dalam acara penutupan Rapimnas Golkar pada Senin (25/1).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menerima deklarasi yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie.