Mantan pejabat diperiksa terkait korupsi pelabuhan internasional Dorak

Ada dugaan 'mark up' pada pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan."

Pekanbaru (ANTARA News) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau memeriksa seorang mantan pejabat Tata Usaha Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Yuliarso, terkait keterlibatannya dalam dugaan korupsi pembangunan pelabuhan internasional Kawasan Dorak di Selat Panjang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati Riau, Mukhzan di Pekanbaru, Senin mengatakan bahwa yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi.

"Yang bersangkutan diperiksa terkait proses pembebasan lahan pada pembangunan Dorak tersebut," jelasnya.

Menurut Mukhzan, Yuliarso diperiksa selama lebih kurang enam jam atau mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Sementara itu, secara keseluruhan penyidik mengagendakan untuk memeriksa sebanyak empat saksi pada hari ini.

"Namun beberapa di antaranya berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan," ujarnya.

Terkait tidak hadirnya sejumlah saksi tersebut, Mukhzan mengungkapkan akan segera berkoordinasi dengan penyidik Pidana Khusus Kejati Riau.

Sementara itu, ketiga saksi yang tidak hadir adalah Jus Salatun dan Simin selaku pemilik lahan serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Meranti Zubiarsyah.

Sejak ditingkatkannya perkara dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dorak pada 22 Januari 2016 lalu, penyidik telah memanggil lima saksi dengan dua diantaranya memenuhi panggilan.

Sebelumnya pada Kamis lalu (28/1) Penyidik memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini, Ikharudin terkait keterlibatannya dalam dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Dorak

Koordinator jaksa penyidik, Rohim kepada mengatakan bahwa pemeriksaan Ikharudin tersebut merupakan yang pertama kalinya dilakukan penyidik setelah perkara tersebut naik dari penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan SK Kajati Riau, PRIN-02/N.4/F.d.1/01/2016, tanggal 22 Januari 2016.

Dia mengungkapkan bahwa penyidik telah menemukan unsur pelanggaran pidana sehingga proses penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan.

"Ada dugaan 'mark up' pada pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan," ujarnya.

Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak dirancang agar bertaraf internasional itu dibiayai dengan sistem pembayaran tahun jamak (multiyears). Lama pengerjaannya ditargetkan memakan waktu tiga tahun dari 2012-2014. Adapun dana yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hampir menembus Rp650 miliar.

Namun, kenyataannya pembangunan proyek tidak selesai atau terbengkalai karena proyek ini diduga tidak direncanakan secara matang dan terkesan dipaksakan.