BPN permudah pelaku usaha informal jaminkan sertifikat

Saya juga tertarik dorongan perbankan terhadap pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah),"

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng tiga bank BUMN guna mempermudah pelaku usaha informal menambah modal usaha dengan menjaminkan sertifikat tanahnya.

"Saya juga tertarik dorongan perbankan terhadap pelaku UMKM (usaha mikro kecil menengah)," kata Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan saat penandatangan nota kesepahaman bersama Bank Mandiri, BNI, dan BRI di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan pihaknya bersama tiga bank plat merah itu bersinergi melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.

Ia mengungkapkan Kementerian ATR/BPN berperan menyertifikasikan lahan, sedangkan pihak bank berkaitan dengan fasilitas pinjaman dalam bentuk agunan.

Pemerintah, menurut dia, harus memperhatikan pelaku usaha informal seperti pedagang kaki lima (PKL) melalui sinergisitas antarinstitusi termasuk persoalan penambahan modal usaha.

Ferry juga menekankan nota kesepahaman tersebut memperhatikan keberlangsungan para pelaku UMKM yang menjaminkan hak guna usaha (HGU) maupun hak guna bangunan (HGB).

"Jangan sampai tanah ini terancam keberlangsungannya ketika dikasih bantuan tapi status lahannya bermasalah kemudian digusur, kasihan juga dan tidak bisa disalahkan mereka (PKL)," tutur mantan anggota Komisi II DPR itu.

Ia menambahkan kerja sama dengan perbankan juga bertujuan memudahkan dan mempercepat proses pelayanan pinjaman modal usaha dengan jaminan sertifikat maupun HGU.

Pada kesempatan lain, Ferry melantik 99 pejabat eselon III dan 247 pejabat eselon IV di Kementerian ATR/BPN.