Presiden akan panggil Inpex dan Shell bahas kilang Masela

Jangan sesudah presiden memutuskan masih ada yang berbicara di luar terhadap keputusan yang diambil oleh presiden

Jakarta (ANTARA News) - Presiden RI Joko Widodo akan memanggil perusahaan migas Inpex dan Shell untuk membahas lokasi kilang migas Blok Masela di Maluku.

"Maka presiden memutuskan untuk tidak diputuskan hari ini. Presiden akan mengundang secara khusus investor dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan karena mereka yang nantinya akan menjalankan," kata Sekretaris Kabinet RI Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore.

Pramono menjelaskan rapat terbatas membahas blok migas Masela yang dihadiri sejumlah menteri dan Gubernur Maluku Said Assagaff belum memutuskan lokasi kilang migas, melainkan baru membahas pilihan lokasi pembangunan kilang apakah di darat atau laut.

Sejumlah hal yang ditekankan antara lain soal "cost recovery", pendapatan negara, pembangunan daerah, dan perbaikan ekonomi masyarakat lokal.

"Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam tapi hal ini sangat memperkaya presiden untuk mengambil keputusan," kata Pramono seraya menambahkan pemerintah akan sabar dan teliti sebelum memutuskan lokasi kilang migas.

Presiden Jokowi meminta pemerintah pusat, daerah dan investor untuk menjelaskan seluruh masukan sebelum keputusan diambil pemerintah.

"Jangan sesudah presiden memutuskan masih ada yang berbicara di luar terhadap keputusan yang diambil oleh presiden," jelas Pramono.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan apresiasinya telah diundang dalam rapat blok migas Masela.

"Saya berterima kasih beberapa perbedaan menjadi masukan yang sangat berharga. Apa pun keputusannya oleh presiden, kita semua akan terima dengan senang hati karena demi kepentingan rakyat banyak," kata Said.