Hipmi: paket ekonomi pemerintah jangan terlalu banyak

Tidak perlu terlalu banyak paketnya, yang penting yang sudah ada segera diimplementasikan dulu,"

Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengemukakan, paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah jangan terlalu banyak guna dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kehilangan momentumnya.

"Tidak perlu terlalu banyak paketnya, yang penting yang sudah ada segera diimplementasikan dulu," kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Kamis.

Bahlil menyatakan hal tersebut dalam menyambut paket ekonomi kesembilan baru-baru ini dan juga rencana pemerintah untuk terus menggulirkan paket stimulus hingga akhir tahun 2019.

Meski demikian, lanjutnya, BPP Hipmi meminta pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan upaya mengimplementasikan delapan paket yang sudah diluncurkan, daripada menambah paket lainnya.

Ia mengatakan, pihaknya lebih mendukung penguatan kualitas dan dampak paket yang sudah ada daripada menambah berbagai paket lainnya.

Menurut dia, bila paket itu terlambat turun ke bawah atau lambat terimplementasi, dikhawatirkan paket ini akan kehilangan momentum atau tidak relevan lagi.

Dia mencontohkan saat ini harga minyak dunia sedang anjlok dan diikuti penurunan harga BBM untuk industri. "Penurunan harga minyak dunia ini tidak kekal, hanya sementara. Nanti juga naik lagi." kata Bahlil.

Selain itu, ujar dia, paket ini juga harus memanfaatkan stabilitas rupiah, redahnya fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan menguatnya kekuasaan eksekutif.

Untuk itu, lanjutnya, berbagai pihak terkait juga jangan sampai meninggikan turbulensi politik sehingga bila sudah mau pemilu lagi di masa mendatang membuat politik menjadi gaduh sehingga kehilangan momentum.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah telah mengeluarkan hingga paket kebijakan ekonomi kesembilan yang menyasar tiga sektor.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (27/1), menjelaskan ketiga sektor tersebut meliputi percepatan pemenuhan kebutuhan listrik rakyat, pemasukan ternak atau produk hewan dan deregulasi logistik.

"Untuk mempercepat penyediaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik bagi rakyat melalui kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," kata Darmin.