Walhi NTB kecam tindakan represif aparat

Mataram (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, mengecam tindakan represif maupun prvokatif aparat kepolisian dalam aksi unjuk rasa ribuan warga Kabupaten Lombok Timur yang menolak penambangan pasir laut di perairan Lombok Timur, untuk reklamasi Teluk Benoa di Bali.

Direktur Walhi NTB melalui Divisi Kampanye Jhony Suryadi kepada wartawan di Mataram, Kamis, menegaskan bahwa aksi pelemparan batu bukan bermula dari ulah para pengunjuk rasa, melainkan itu merupakan bentuk provokasi aparat kepolisian.

"Aparat kepolisian melakukan provokasi dengan melempar batu ke arah massa aksi. Tidak hanya itu, mereka kemudian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi dengan disertai lemparan batu," kata Jhony.

Akibatnya, terdapat lima bayi yang ikut bersama dengan ibunya turun melakukan unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Rabu (27/1) pagi, menderita gangguan pernafasan.

Selain itu, menurut informasi yang diterima Walhi NTB ada tiga orang warga yang berasal dari massa aksi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan empat lainnya pingsan sehingga saat itu juga para korban langsung dilarikan ke rumah sakit.

Atas kejadian itu, Walhi NTB menuntut Kapolres Lombok Timur termasuk Kapolda NTB untuk segera mengusut tuntas oknum aparat kepolisian yang menurutnya sengaja dilakukan.

"Dengan adanya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa ribuan masyarakat Lombok Timur, kami minta persoalan ini dapat diusut sampai tuntas, dan berikan sanksi tegas kepada oknum anggota yang melakukannya," ujar Jhony.

Diketahui, aksi ribuan pengunjuk rasa yang berasal dari masyarakat Lombok Timur dan sejumlah elemen pmeuda seperti Front Perjuangan Rakyat (FPR) Lombok Timur, Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) NTB, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Lombok Timur, Walhi NTB, LPSDN, OSD dan Pilar Seni. datang memadati halaman depan Pemkab Lombok Timur pada Rabu (27/1) lalu.

Dalam upaya mediasi yang berhasil dipertemukan antara perwakilan dari pihak pengunjuk rasa dengan Pemkab Lombok Timur, Walhi NTB yang juga ikut serta dalam pertemuan langsung dengan pejabat humas itu, masih menganggap jawaban yang disampaikan pemerintah belum cukup memuaskan.

"Kami menyayangkan, Humas Pemkab Lombok Timur malah menyatakan tidak mengetahui lebih banyak terkait rencana tambang ini, sehingga belum bisa berbuat banyak," katanya.

Menurut Jhony, jawaban yang disampaikan oleh pihak pemerintah dinilai sudah tidak masuk akal, karena baginya persoalan ini "mustahil" tidak diketahui sejauh mana perkembangannya.

Terkait hal itu, masyarakat dikatakannya tetap menolak dan tidak akan membiarkan rencana penambangan pasir laut itu berdiri di wilayah Lombok Timur. "Jelas dampaknya bagi kami sangat besar sekali, karena laut adalah sumber kehidupan masyarkat Lombok Timur yang sebagian besar kita tahu berprofesi sebagai nelayan," ujarnya.