Menteri: Freeport minta keringanan syarat izin ekspor

Saya sudah dapat update dari Pak Dirjen, intinya mereka akan berusaha memenuhi permintaan kita itu, akan tetapi mereka meminta dipertimbangkan situasi komoditi dunia dan keuangan mereka,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan PT Freeport Indonesia meminta keringanan syarat wajib untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat perusahaan tambang berbasis di Amerika tersebut.

"Saya sudah dapat update dari Pak Dirjen, intinya mereka akan berusaha memenuhi permintaan kita itu, akan tetapi mereka meminta dipertimbangkan situasi komoditi dunia dan keuangan mereka," kata Sudirman Said di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Menteri mengaku mengapresiasi sikap dari PT Freeport Indonesia dengan berniat memenuhi kewajiban yang diatur pemerintah dan siap memberikan solusi jika sudah ada sikap tertulis dari PT FI.

"Yang paling kita apresiasi sikap mereka, makannya kita ingin sama-sama cari solusi, kita memberikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh dan jika mereka benar-benar tidak mampu ya kita cari jalan," tuturnya.

Sudirman menambahkan terkait soal jatuh tempo perpanjangan izin ekspor konsentrat yang telah lewat jatuh temponya, tidak jadi masalah. Asalkan, menurutnya kewajiban bea ekspor lima persen wajib dipenuhi.

"Intinya sekarang yang wajib itu adalah biaya bea keluar lima persen. Sedangkan yang 530 juta dolar AS itu. Kan nggak mesti izin habis terus berhenti, masih ada waktu untuk negosiasi," ujar dia.

Menurut Sudirman, pemerintah tidak memiliki bayangan untuk memberhentikan kegiatan PT Freeport Indonesia, karena tugas pemerintah adalah memastikan ekonomi berputar dan masyarakat menerima manfaat.

"Kita tidak punya bayangan untuk memberhentikan kegiatan mereka. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi supaya bisnis berjalan, ekonominya bergerak, dan masyarakat setempat mendapat manfaat," ujarnya.

Terkait dengan lamanya negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia terkait kewajiban 530 juta dolar AS, Sudirman mengatakan hal tersebut tergantung dari penawaran dan komitmen perusahaan tambang berbasis di Amerika tersebut.

"Tergantung penawaran mereka. Yang pasti kita ingin bea keluar lima persen itu dibayar. Kedua, kesungguhan apa yang bisa mereka tunjukkan bahwa mereka akan berkomitmen menyelesaikan smelter. Itu yang akan kita jadikan bahan negosiasi," ujarnya.