Surabaya (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) H Jusuf Kalla siap menemui warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, Sidoarjo di VVIP Bandara internasional Juanda, Surabaya, Jatim, Senin pukul 22.00 WIB. "Warga Perum TAS I ingin berdialog dengan Wapres tentang nasib rumah mereka yang tenggelam, lalu minta bantuan saya untuk meneruskan ke Wapres," ujar Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi kepada ANTARA Surabaya per-telepon saat berada di Sulawesi, Senin. Namun, katanya, Wapres siap menerima perwakilan warga Perum TAS I setelah melakukan pertemuan di Graha Pena Surabaya. "Jadi, pak Jusuf Kalla menerima saat menjelang pulang ke Jakarta," tegas tokoh yang mengaku hanya menjadi `makelar` warga Perum TAS I Sidoarjo. Ditanya tentang pendapatnya tentang aspirasi warga Perum TAS tersebut, ia mengaku tidak bisa mengikuti pertemuan warga Perum TAS dengan Wapres, karena dirinya sedang ada acara di Sulawesi. "Tapi, saya kira, pemerintah memang harus bertanggungjawab, karena Lapindo Brantas Inc tampaknya sudah angkat tangan untuk memberi ganti rugi kepada warga Perum TAS," ungkap tokoh NU yang intensif berkomunikasi dengan warga korban Lumpur Lapindo itu. Menurut pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, Jatim itu, Lapindo merasa yang membuka tanggul sehingga lumpur masuk ke Perum TAS adalah Timnas Penanggulangan Lumpur, sehingga dia tidak merasa ikut memutuskan. "Lapindo hanya mau bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi kepada warga dari empat desa, sedangkan Perum TAS merupakan tanggungjawab Timnas Lumpur Lapindo," paparnya. Oleh karena itu, katanya, pemerintah harus bertanggungjawab karena warga Perum TAS tentu tidak mau dipermainkan nasibnya akibat Lapindo melempar ke Timnas dan Timnas juga melempar ke Lapindo. "Jadi, pemerintah harus mengambil alih untuk menjawab keinginan warga Perum TAS guna mendapatkan kerugian secara cash and carry," tandasnya. ANTARA mencatat rumor yang berkembang menyebutkan warga Perum TAS Sidoarjo akan menghadang kedatangan Wapres ke Graha Pena Surabaya untuk menyampaikan aspirasi terkait nasib mereka. Namun, warga Perum TAS I telah melalukan perundingan di tempat pengungsian Pasar Baru Porong pada Sabtu (24/2) malam guna membahas persiapan diterima Wapres pada Senin (26/2) malam. "Tuntutan kami tetap yakni pembayaran ganti rugi berupa `cash and carry`, bukan resettlement (relokasi)," kata salah satu tim perunding warga Perum TAS I korban lumpur, Agustinus. Jika pemerintah yang diwakili Wapres tidak bisa memberikan kepastian tentang ganti rugi "cash and carry" itu, warga akan melakukan aksi blokade sejumlah lokasi strategi di Sidoarjo seperti tol, rel KA dan akses menuju Bandara Juanda untuk keduakalinya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
