Wapres diminta hentikan RUU Pertembakauan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan dihentikan karena sangat merugikan masyarakat.

"Harapan kami pemerintah berusaha supaya RUU Pertembakauan ini bisa dihentikan dan seluruh masyarakat menolak karena merugikan kesehatan," kata penasehat Komnas Pengendalian Tembakau Nafsiah Mboi di Jakarta, Rabu.

Dia mengkhawatirkan RUU Pertembakauan yang bertujuan utama meningkatkan produksi dan pengelolaan tembakan malah berdampak negatif kepada kesehatan dan prilaku masyarakat.

Menurut dia, yang paling dirugikan oleh rokok adalah generasi muda, kaum tidak terdidik dan berpenghasilan rendah.

Komnas Pengendalian Tembakau juga mengharapkan pemerintah menaikkan harga rokok karena harga rokok di Indonesia paling murah di kawasan ini sampai anak-anak dan kaum berpenghasilan rendah pun dengan mudah membelinya.

"Sekarang kanker, serangan jantung, stoke meningkat. Memang tidak semuanya disebabkan oleh rokok tetapi sangat dipengaruhi oleh rokok," tambah dia.

Dia juga menginginkan iklan rokok perlu dibatasi, cukai rokok dinaikkan dan pembatasan penjualan rokok kepada kaum muda serta perempuan.

"Sebenarnya sudah ada aturannya bahwa tidak boleh menjual rokok secara eceran tetapi sayang sekali masih dilakukan. Karena itu bisa dihilangkan kalau masyarakat yang menolak dan peranan media sangat penting," tambah dia .

Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau Widyastuti Suroyo mengatakan jumlah perokok usia 14 tahun meningkat dua kali lipat dari 2001-2010.

"Kalau kita lihat pada angka, 2013 saja 10-14 tahun jumlahnya 3,9 juta. 15-19 tahun jumlahnya 12,5 juta. Jadi pada 2013 jumlah perokok baru adalah 16,4 juta, kalau kita hitung adalah rata-rata 45 ribu perokok baru per hari," kata Widyastuti.