Petinggi PPP bertemu di rumah dinas Wapres

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah pengurus dan petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang diperkirakan sebagai langkah menuju islah kedua kubu yang berseteru di internal PPP.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuzy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa malam, menyebutkan banyak petinggi PPP yang datang.

Beberapa pengurus PPP yang hadir antara lain Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar DPP PPP Anwar Sanusi, serta manta Ketuan Majelis Pertimbangan Bachtiar Chamsyah (yang juga mantan Menteri Sosial).

Sementara Wapres Jusuf Kalla ketika ditanyakan wartawan di Kantor Wakil Presiden, Selasa siang, menyebutkan bahwa pertemuan itu hanya silaturahim.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy menegaskan jika semua pihak berniat menyelesaikan perpecahan dalam partainya maka ia meminta agar segera diselesaikan melalui forum tertinggi.

"Kalau ini berniat menyelesaikan, sudahlah selesaikan saja semuanya itu dalam forum tertinggi. Ini bukan persoalan antara Romi dan Faridz. Ini persoalan antara penegakan AD/ART dengan pihak yang berbeda pandangan. Karena itu kembalikan saja pada forum tertinggi kedaulaatan anggota. Biar anggota yang memutuskan," kata pria yang akrab disapa Romi itu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/1).

Terkait rencana penyelenggaraan mukmatar dengan agenda utama islah antara kubunya dengan kubu Djan Farid, menurut dia muktamar tetaplah muktamar tetapi sifatnya islah.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka terkait pengesahan kepengurusan hasil Muktamar Jakarta.

"Melaporkan kepada bapak Presiden mengenai keputusan Mahkamah Agung, baik yang mengenai pembatalan SK Menkumham maupun pengesahan Muktamar Jakarta," kata Djan Faridz usai bertemu Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/1).

Djan Faridz mengungkapkan dirinya juga menyampaikan surat dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zuhair kepada Presiden guna memohon membantu mengesahkan atau membantu menjelaskan kepada Menkumham untuk dapat mengeluarkan pengesahan Muktamar Jakarta.