Jakarta (ANTARA News) - Musibah bertubi-tubi yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material mendorong anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Sofyan Mile, mendesak pemerintah agar membenahi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. "Sistem transportasi nasional mendesak untuk dibenahi. Baik itu manajemen, sarana prasarana maupun armada. Semua perlu dibenahi," kata Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR itu, di Jakarta, Senin. Ia mengatakan keprihatinannya juga disampaikan anggota FPG lainnya setelah memperhatikan kinerja Departemen Perhubungan (Dephub), terkait semakin banyaknya peristiwa kecelakaan, baik di darat, laut maupun udara. Dikatakannya peristiwa terbakarnya KM Levina, setelah sebelumnya tenggelamnya KM Senopati Nusantara merupakan bukti konkret bahwa kecelakaan laut tidak bisa dianggap sepele. Begitu pula peristiwa hilangnya pesawat Adam Air dalam penerbangan dari Surabaya ke Manado, disusul insiden "hard landing" pesawat dari maskapai yang sama di Bandara Juanda, kemudian pendaratan darurat pesawat Wings (milik Lion Air) juga di Bandara Juanda, hari Sabtu (24/2). Karena itu, mantan Ketua Komisi Perhubungan dan Pekerjaan Umum di DPR RI pada periode sebelumnya ini mengingatkan pembenahan jangan hanya asal mendatangkan alat-alat canggih, sehingga yang dikejar nilai proyek triliunan rupiah semata. "Tetapi yang lebih utama pula, menyangkut orang-orangnya, kualitas intelektual maupun mentalnya, manajemen keseluruhan. Harus mereka yang memiliki kompentensi," katanya. Problem selanjutnya, menurut mantan Ketua Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Manado, ini barulah menyangkut soal strategi pendanaan. "Pemerintah harus memberi perhatian serius. Dukungan sistem perbankan nasional, terutama untuk penguatan sistem angkutan laut, karena kita ini negara kepulauan namun sarana prasarananya jauh lebih buruk dari negara-negara tetangga yang tidak mengaku diri sebagai negara archipelago," kata Sofyan. Keselamatan Belum Prioritas Tentang aspek keselamatan dan kelayakan serta kenyamanan, menurut Sofyan Mile, jelas amat terkesan belum jadi prioritas. "Regulator dan operator sering melakukan kongkalikong dalam proses perizinan, yang penting jalan dulu, perkara di belakang," katanya. Karena itu, Sofyan Mile mendesak pihak regulator memberi penegasan dalam soal perizinan bagi para operator perusahaan angkutan darat, feri, laut maupun udara. "Izin operasional baru bisa diberikan bila si operator telah memenuhi seluruh persyaratan baku yang berlaku secara nasional, bahkan internasional," kata Sofyan.(*)
Copyright © ANTARA 2007
