Agung Laksono: Untuk apa perluas kewenangan Dewan Pertimbangan?

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mempertanyakan keinginan kubu Aburizal Bakrie memperkuat atau memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan yang dibahas melalui Rapat Pimpinan Nasional 2016.

"Buat apa memperkuat kewenangan Dewan Pertimbangan, seperti jaman apa saja," ujar Laksono, saat dijumpai sesuai Rapat Konsolidasi dengan DPD I Golkar se-Indonesia dan Dewan Pertimbangan di kediamannya, di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, semestinya kubu Aburizal berupaya bagaimana caranya memperkuat kaderisasi, persatuan pengurus pusat dan daerah serta bagaimana agar konsisten menjalankan idoleologi partai.

"Kalau mau memperkuat ya perkuat lah itu, bukan kewenangan Dewan Pertimbangan. Harus jujur menjalankan kepentingan partai bukan kepentingan pribadi atau bisnisnya," kata Agung Laksono.

Diberitakan sebelumnya, Rapat Pimpinan Nasional Golkar kubu Ical mewacanakan untuk memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar periode mendatang.

"Memang ada wacana perluasan kewenangan Dewan Pertimbangan dari obrolan teman-teman DPD Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, di arena Rapimnas Golkar, di Jakarta, Senin.

Yahya menjelaskan bentuk perluasan wewenang Dewan Pertimbangan Golkar akan dibahas oleh peserta Rapimnas. Namun dia menekankan upaya memperluas kewenangan itu tidak terkait peluang Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan.

Bagi dia, alasan memperluas kewenangan Dewan Pertimbangan Golkar agar pengambilan keputusan ke depan menjadi lebih mudah.

"Jadi wantim akan punya wewenang lebih dalam mengambil keputusan," terang dia.