"Pendampingan yang berkaitan dengan aqidah akan dilakukan para ulama di tempat tinggal masing-masing," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya, Soemarno, di Surabaya, Minggu.
Jika berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan anak, kebutuhan hidup, katanya, akan difasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Hingga saat ini, lanjut dia, berdasarkan data di lapangan sebanyak 122 orang dari 32 Kepala Keluarga warga Surabaya yang menjadi pengikut Gafatar masih mendapatkan bimbingan Pemerintah Provionsi Jatim di gedung Transito Disnaker Jatim.
Lebih lanjut, Soemarno mengatakan kemungkinan masih ada warganya yang menjadi pengikut Gafatar belum kembali. "Kemungkinan masih ada, yang balik kemarin kan dari Mempawah, sementara yang tinggal di daerah lain kan kemungkinan juga ada," katanya.
Menanggapi dua PNS pemerintah kota yang terlibat dalam Gafatar, Soemarno menegaskan saat ini pihaknya masih fokus dan berupaya untuk mengembalikan mereka ke jalan yang baik.
Ia khawatir jika dibayangi sanksi, proses pengembalian aqidah dan sosial kemasyarakatan tersebut terkendala. "Namun, sesuai aturan PNS, jika meninggalkan tugas selama sekian hari berturut-turut tentu ada sanksinya, dan itu tidak pandang bulu," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2016
