Ketua MPR dukung kiprah Persis tangkal radikalisme

Sikap Persis yang menolak radikalisme didukung. Jambore yang dilakukan itu tepat dan betul,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung kiprah dan upaya organisasi Persatuan Islam (Persis) untuk menangkal dan menolak paham radikalisme, seperti dalam jambore nasional santri dan mahasiswa yang bakal digelar di Bandung, 25-28 Februari 2016.

"Sikap Persis yang menolak radikalisme didukung. Jambore yang dilakukan itu tepat dan betul," kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Seperti diketahui, delegasi mahasiswa di bawah naungan Persis yang didukung Ketua Himpunan Mahasiswa Persis Nizar Ahmad Saputra, melakukan audiensi dengan Ketua MPR, 21 Januari.

Nizar mengatakan dalam kegiatan itu para santri dan mahasiswa akan mengatakan bahwa mereka menolak paham radikalisme.

"Kami tunjukkan bahwa pesantren menjadi penangkal radikalisme. Persis hadir untuk bangsa," ujarnya

Sementara itu, Ketua MPR juga mengemukakan untuk mengurangi perpecahan, agar ummat Islam memegang prinsip yang sangat sederhana yakni percaya pada Allah dan melakukan amal sholeh dan jangan menitikberatkan kepada perbedaan yang ada.

Zulkifli menyatakan, hal yang paling penting yang dilakukan ummat Islam adalah meningkatkan sumber daya manusia dan mengejar atau merebut sektor-sektor ekonomi.

Sebagaimana diberitakan, sebanyak lebih dari 95 persen masyarakat Indonesia menolak keberadaan kelompok bersenjata ISIS di Indonesia, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2015.

Direktur Utama SMRC Djayadi Hanan di Jakarta, Jumat (22/1), menyampaikan sebanyak 62 persen responden yang menjadi representatif warga Indonesia mengetahui adanya ISIS.

Dari seluruh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang ISIS, sebanyak 0,3 persen menyatakan ISIS boleh didirikan di Indonesia dan 0,8 persen menyatakan setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh ISIS.

Sedangkan hampir 90 persen responden tidak setuju dengan ideologi serta yang diperjuangkan ISIS dan menganggap kelompok bersenjata tersebut sebagai ancaman bagi Negara Kedaulatan Republik Indonesia.

"Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya menyadari keberadaan ISIS namun pada saat yang sama tidak setuju dengan apa yang diperjuangkan ISIS, menganggap ISIS sebagai ancaman dan menolak kehadiran ISIS di Indonesia," kata Djayadi.