Surabaya (ANTARA News) - Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I, yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo Brantas, Sabtu malam, berunding di tempat pengungsian Pasar Baru, Porong, untuk membahas persiapan bagi pertemuan dengan Wapres Yusuf Kalla yang direncanakan di Surabaya, Senin (26/2). Salah satu tim perunding warga Perum TAS I korban lumpur, Agustinus, di Sidoarjo mengatakan Wapres akan menerima perwakilan warga Perum TAS I untuk mendengarkan aspirasi warga yang menuntut ganti rugi "cash and carry". "Tuntutan kami tetap yakni pembayaran ganti rugi berupa `cash and carry`, bukan resettlement (relokasi)," katanya menegaskan. Jika, pemerintah yang diwakili Wapres tidak bisa memberikan kepastian tentang ganti rugi "cash and carry", bisa saja warga akan melakukan aksi blokade sejumlah lokasi strategi di Sidoarjo seperti tol, rel KA dan akses menuju Bandara Juanda seperti yang dilakukan, Kamis (22/2) hingga Jumat (23/2) yang mengakibatkan arus keluar-masuk lumpuh total selama 36 jam lebih. Agustinus juga menyatakan bahwa selain membahas persiapan menghadapi pertemuan dengan Wapres, warga dalam rapat malam ini juga akan membahas mengenai tawaran dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang bersedia melakukan pendampingan terhadap korban luapan lumpur Lapindo warga TAS I dalam upaya litigasi. Direktur LBH Surabaya, M Syaiful Arif, mengatakan jalan litigasi yang bisa ditempuh korban lumpur dalam melaksanakan gugatan "clash action", dengan syarat harus ada korban lumpur yang serius melakukan gugatan. "Sembilan bulan berjalan, musibah luapan lumpur Lapindo korban lumpur hanya sempat menelpon dan konsultasi, tapi belum sampai kepada gugatan kepada Lapindo maupun pemerintah," katanya. Syaiful menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajak perwakilan warga untuk bertemu dan berunding. (*)
Copyright © ANTARA 2007
