MPR dinilai perlu jadi lembaga otoritatif

Bangsa ini kehilangan dasar filosofis dalam praktiknya karena tidak ada lembaga otoritatif yang punya peran untuk mentransfer nilai-nilai ini,"

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum PP Muhammadiyah Hedar Nashir, menilai MPR perlu menjadi lembaga otoritatif, salah satunya agar bangsa ini tak kehilangan dasar filosofisnya.

"Bangsa ini kehilangan dasar filosofis dalam praktiknya karena tidak ada lembaga otoritatif yang punya peran untuk mentransfer nilai-nilai ini," kata Haedar kepada ANTARA News setelah pertemuan dengan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

MPR, menurut dia, berperan membangun dan mensosialisasikan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.

"Lewat MPR itu nilai-nilai dasar berbangsa, bernegara dibangun, disosialisasikan dan dia juga punya otoritatif sosialisasi Pancasila," ujar dia.

Disinggung mengenai peran MPR, Haedar mengungkapkan bahwa MPR harus mewadahi seluruh kekuatan golongan. Dengan begitu, bangsa ini akan berjalan sesuai koridornya.

"MPR juga harus mewadahi seluruh kekuatan golongan. Ada representasi politik, representasi daerah, dulu ada representasi golongan. Agar dalam satu pot itu ada banyak bunga tumbuh dan berkembang. Insya Allah, bangsa ini akan berjalan sesuai koridornya," tutur dia.

Di samping itu, dialog dengan berbagai fraksi di MPR dan organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa, perlu juga dilakukan untuk bisa menyelami aspirasi yang ada.

"Aspirasi itu bisa diselami. Saya pikir, dialog kan dengan berbagai fraksi di MPR lalu dengan organisasi kemasyarakatan dan saya yakin MPR bisa turun ke kampus-kampus untuk menampung aspirasi-aspirasi," kata Haedar.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan, masukan dari Muhammadiyah bisa menjadi bahan yang penting untuk dikaji.

"Tentu ini menjadi bahan penting, apa yang disampaikan tokoh-tokoh kita dari Muhammdiyah. Sangat menarik dan saya kira menjadi banyak bahan perbincangan. Nanti akan kita rumuskan di lembaga pengkajian," kata Zulkifli.

"Tentu kami juga akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai sistem tata negara kita," tambah dia.