"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bisa menjadi acuan dan contoh bagi pemerintah kabupaten. Pada 2012 dan 2013 Laporan Keuangan Kalimantan Barat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP)," kata dia, di Pontianak, Minggu.
"Dan pada 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat meningkat dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni," katanya lagi.
Hal itu, menurut dia, membuktikan kerja sama dan pembinaan BPK Perwakilan Kalimantan Barat dapat membawa kinerja organisasi perangkat aaerah menjadi lebih baik.
Pengendalian keuangan yang baik merupakan aspek amat penting, karena tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pengelolaan keuangan yang baik pula, yang dibangun diatas pilar akuntabilitas, transparansi, dan hal-hal lain terkait.
Hal itu, menurut dia, membuktikan kerja sama dan pembinaan BPK Perwakilan Kalimantan Barat dapat membawa kinerja organisasi perangkat aaerah menjadi lebih baik.
Pengendalian keuangan yang baik merupakan aspek amat penting, karena tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pengelolaan keuangan yang baik pula, yang dibangun diatas pilar akuntabilitas, transparansi, dan hal-hal lain terkait.
"Uang yang dititipkan negara kepada pemerintah bukanlah uang milik pribadi, itu adalah uang rakyat yang agar dapat dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
