"Seperti kita ketahui penduduk Jabodetabek ini kurang lebih 28 juta, Bandung Raya 8 juta, sehingga dengan demikian kalau kereta cepat terintegrasi dengan LRT dan MRT, termasuk untuk MRT di Barat, Timur," ujar Sekertaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers usai ratas.
Pramono mengharapkan penyelesaian persoalan transportasi di Jakarta, Bandung dan sekitarnya teratasi.
Menurut Presiden, tambah Pramono, walaupun masih perlu waktu untuk penyelesaian perizinan seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pamantauan Lingkungan (RPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (Andal), tapi izin trase dan izin badan usaha sudah diselesaikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
"Kecuali amdal dan izin pembangunan, Insya Allah izin pembangunan akan dikeluarkan 20 Januari 2016, kalau izin pembangunan selesai maka groundbreaking akan diadakan 21 Januari 2016 tepatnya di KM95," ujar Pramono.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang juga megikuti rapat terbatas ini menyatakan bahwa nanti ada sinkronisasi dengan trase kereta api cepat dan juga LRT yang dibangun di Jabodetabek.
"Di dalam integrasi ini nanti Kemenhub yang akan mengatur jalur-jalur dan interkoneksinya. Jadi interkoneksi ini ada yang bisa digunakan antarkereta dan ada yang interkoneksinya untuk perpindahan penumpang saja," kata Jonan.
Karena seperti LRT Jabodetabek, LRT DKI dan Bandung yang akan dibangun menggunakan rel berukuran 1.067 milimeter, sedangkan kereta cepat menggunakan lebar 1.435 milimeter.
"Ada jalur-jalur seperti LRT Jakarta, LRT Jabodetabek itu bisa terhubung, keretanya bisa nyambung, bukan hanya penumpangnya juga bisa menggunakan jalur atau trase yang sekarang eksisting yang dioperasikan untuk kereta listrik Jabodetabek," terang Jonan.
Pewarta: Ageng Wibowo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
