Kedepankan pendekatan dialogis pengurus ormas yang berpotensi melakukan penyimpangan karena masyarakat saat ini sensitif dengan hal-hal menyangkut suku, agama, dan ras."Semarang (ANTARA News) - Pemerintah di semua tingkatan, diminta melakukan komunikasi secara intens dengan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada guna mencegah terjadinya penyimpangan.
"Pemerintah wajib mengajak dialog ormas-ormas yang ada, terutama yang berpotensi menyimpang," kata Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Chamim Irfani di Semarang, Rabu.
Menurut dia, pemerintah juga harus bersikap tanggap ketika ada suatu ormas yang menyimpang agar situasi tetap kondusif serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.
"Kedepankan pendekatan dialogis pengurus ormas yang berpotensi melakukan penyimpangan karena masyarakat saat ini sensitif dengan hal-hal menyangkut suku, agama, dan ras," ujarnya.
Ia menilai pemerintah saat ini belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap berbagai ormas yang ada di masyarakat sebagai bentuk mengantisipasi penyimpangan yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Pembinaan terhadap ormas-ormas yang terdaftar di Kesbangpolinmas masih perlu ditingkatkan," katanya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Gagas Nugraha mengimbau masyarakat yang kehilangan anggotanya karena diduga terkait organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) agar melengkapi dengan data otentik dan fakta di lapangan.
"Yang merasa anggota keluarganya hilang silakan laporkan, tetapi jangan dibumbui dengan asumsi," ujarnya.
Pewarta: Wisnu Adhi N.
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
