Pemerintah dorong PPP segera islah

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mendorong dua kubu yang berkonflik dalam internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk islah

"Jadi begini, yang lebih baik itu adalah islah. Kita mendorong supaya sekarang karena ini apa ya perpecahannya kan sangat dalam dan kita mendorong supaya penyelesaiannya betul-betul didasarkan pada kebijaksanaan untuk islah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Dia berjanji untuk tidak menerbitkan apa pun untuk PPP karena ada permintaan khusus dari Mahmakah PPP agar tidak terlebih dahulu menerbitkan apa-apa karena dua kubu yang berkonflik berencana islah.

Menurut dia, konflik dua kubu dalam PPP lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan.

"Kalau secara hukum nanti lukanya sangat dalam dan belum tentu menyelesaikan masalah karena masalahnya sudah sangat dalam," katanya.

Menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA), Yasonna sudah mengurati PPP kubu Djan Farid karena beberapa hal yang dianggapnya memberatkan, termasuk surat dari mahkamah partai, dokumen muktamar yang harus disertakan, berita acara, dan surat mandat.

"Apa yang paling penting adalah tahapan Pilkada bisa berlangsung mulai Juni 2016," kata dia.

Dua kubu yang berkonflik baik Romahurmuziy maupun Djan Farid sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan untuk mencari jalan bagi upaya islah PPP.

Selain mereka, hadir juga sesepuh PPP seperti Bachtiar Chamsyah, Aisyah Amini, Mukhtar Aziz, Zarkasih Nur, dan Anwar Sanusi.

Kedua kubu tak serentak bertemu Jokowi di mana Presiden lebih dahulu bertemu dengan kubu Romahurmuziy, selanjutnya kubu Djan Faridz.