Madrid (ANTARA News) - Negara-negara besar Barat harus mengakhiri boikot mereka terhadap pemerintah Palestina, menyusul ditandatanganinya perjanjian pembagian kekuasaan oleh Hamas dan Fatah, kata seorang utusan presiden Palestina, Kamis. Dalam pernyataan pada sebuah konferensi antara para diplomat Spanyol dan perwakilan 19 negara Liga Arab yang diadakan di Madrid, Nabil Shaath menyebut boikot itu tidak adil dan ilegal dan mengatakan sanksi tersebut telah menjadi "hukuman kolektif bagi rakyat Palestina". Jika boikot itu tidak dicabut, akan sulit bagi gerakan Hamas dan kelompok moderat Fatah kubu Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang mencapai perjanjian itu sebelumnya bulan ini di Mekkah, Arab Saudi, untuk membentuk sebuah pemerintah baru Palestina, katanya, seperti dikutip AFP. Para perunding Kwartet Perdamaian -- AS, Uni Eropa, PBB dan Rusia -- memberlakukan embargo ekonomi terhadap pemerintah Palestina setelah dalam pemilihan umum Januari 2006 Hamas berhasil mencapai kemenangan besar dan mendongkel Fatah dari kekuasaan di Palestina. Boikot itu mengarah pada kesulitan ekonomi luas di wilayah-wilayah Palestina dan meningkatnya kegelisahan di Eropa atas langkah-langkah tersebut. Pada akhir pertemuan kwartet perdamaian di Jerman pada Rabu, negara-negara besar menyatakan akan menunggu pembentukan pemerintah persatuan Palestina yang baru sebelum mereka memutuskan apakah akan mencabut embargo diplomatik dan bantuan. Hamas tidak mengakui Israel dan dianggap sebagai sebuah organisasi teroris oleh Barat. (*)
Copyright © ANTARA 2007
