RUPS Luar Biasa BNI sepakat ubah susunan komisaris

Jakarta (ANTARA News) - RUPS Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia Tbk menyepakati untuk mengubah susunan komisaris dan menambah jumlah direksi dalam rangka memperkuat bisnis pada 2016.

Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni, di Jakarta, Selasa mengemukakan RUPSLB menyetujui dan mengangkat Hartadi A Sarwono sebagai komisaris utama dan Bistok Simbolon sebagai komisaris perseroan yang berlaku efektif sejak RUPSLB dilaksanakan.

Selain itu, RUPS LB BNI ini juga menyetujui dan mengangkat Panji Irawan sebagai direktur.

"RUPS LB menyepakati mengubah Dewan Komisaris. Untuk susunan direksi, sebelumnya memang ada 10 direktur, tahun lalu ada sembilan, sesuai keputusan RUPS LB perseroan menambah posisi direktur yang diharapkan dapat mendukung bisnis perseroan sehingga menjadi lebih baik," ujarnya.

Pada tahun 2016 ini, lanjut Baiquni, perseroan akan mendorong sinergi dan cross sell antar seluruh komponen perusahaan dalam BNI Group sebagai upaya untuk menopang percepatan bisnis ke depannya.

"Bisnis BNI dan anak usaha sangat beragam. Anak usaha BNI di antaranya bergerak di bidang asuransi, sekuritas, manajemen aset asset, perbankan syariah, serta multi finance, itu akan kami sinergikan. Jadi produk-produk yang ditawarkan BNI dapat dijual melalui jaringan anak usaha, begitu pun sebaliknya sehingga dapat meningkatkan pendapatan komisi atau fee based income," paparnya.

Direktur Keuangan BNI, Rico Budidarmo, menambahkan, melalui sinergi itu diharapkan dapat meningkatkan kontribusi laba dari anak usaha dari sebelumnya yang sekitar 1-2 persen, menjadi sekitar 5 persen pada tahun ini.

"Kami akan terus meningkatkan peran anak usaha sehingga memberikan kontribusi lebih baik kepada perseroan," katanya.

Sementara itu terkait dengan pembangunan infrastruktur, Baiquni mengatakan, perseroan telah mendapatkan dana pinjaman dari China Development Bank (CDB) sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat.

"Tujuan utama dari pinjam CDB itu untuk proyek infrastruktur dan upaya hilirisasi, penyaluran dilakukan bertahap. Suku bunga pinjaman itu sebesar 3,5 persen dengan tenor 10 tahun," katanya.

Menurut dia, berbagai kebijakan itu diharapkan dapat mendukung bisnis terutama di sektor prioritas nasional yang mendukung program pemerintah serta meningkatkan ekspansi segmen menengah pada sektor prioritas daerah dalam menjaga kualitas portfolio.