Presiden harus abaikan dukungan yang menuntut balas budi

Basis argumentasi perombakan kabinet adalah kinerja, integritas, dan kepemimpinan. Siapa pun menteri yang lemah pada tiga variabel utama itu, maka layak diganti

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan dengan tingkat dukungan publik yang cukup tinggi pada Pemilu 2014 silam Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mengabaikan tawaran dukungan politik yang menuntut balas budi yang melukai rakyat.

Menurut Hendardi, Presiden tidak perlu mencemaskan dukungan parlemen karena rasionalitas politik dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat bisa mengalahkan kekuatan oligarki partai-partai politik.

"Basis argumentasi perombakan kabinet adalah kinerja, integritas, dan kepemimpinan. Siapa pun menteri yang lemah pada tiga variabel utama itu, maka layak diganti," kata Hendardi melalui pesan elektronik, Senin.

Hendardi mengakui sistem ketatanegaraan presidensial tidak murni yang dianut Indonesia telah menyandera hak prerogatif Presiden dalam merombak kabinetnya.

"Sistem presidensial tidak murni yang dianut Indonesia menyebabkan setiap langkah presiden dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintahan menimbulkan kegaduhan, termasuk dalam soal reshuffle," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan meskipun "reshuffle" menjadi hak prerogatif presiden, kecemasan dukungan politik dari parlemen selalu menjadi variabel utama dalam menyusun dan merombak kabinet.

Hendardi menunjuk partai-partai pendukung pemerintah yang telah mengafirmasi bahwa hak prerogratif dan kewenangan presiden yang melekat dalam sistem presidensial menjadi bias dan tereduksi.

"Apalagi menyimak PPP, PAN, PKS, dan terakhir Golkar, yang kemudian berencana mendukung pemerintah. Buruknya, dukungan itu bukan tanpa syarat, tapi dibarengi tawar menawar jabatan," kata Hendardi.

Hendardi mengatakan tawar menawar jabatan membuat persentase pengabdian partai-partai pada kepentingan partai jauh melampaui kepentingan mengabdi kepada rakyat.