Wapres: empat hal perbaiki efisiensi ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan terdapat empat hal yang dapat memperbaiki efisiensi ekonomi nasional, yakni modal murah, biaya logistik murah, ketersediaan energi dan reformasi birokrasi.

"Banyak negara di Asia yang ekonominya menurun. Di Tiongkok over capacity, dia bisa menjual sesuatu lebih murah dan Indonesia adalah pasar yang baik. Ada beberapa hal yang menjadi bagian untuk memperbaiki ekonomi kita demi efisiensi nasional," kata Wapres Kalla saat meresmikan Layanan Izin Investasi Tiga Jam di Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin.

Pertama, layanan peminjaman modal di Indonesia masih memberlakukan bunga tinggi bagi nasabah. Hal itu menyebabkan pelaku usaha mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya.

"Oleh karena itu, mulai tahun ini bunga untuk usaha kecil harus single digit. Bank harus terbiasa bergerak dengan semua sistem keuangan dan mengambil manfaat dari tumbuhnya ekonomi," jelas Jusuf Kalla.

Dengan penyertaan modal berbunga kecil, maka tren kewirausahaan di kalangan masyarakan dapat berkembang baik.

Kedua, biaya logistik yang tinggi di Indonesia mengakibatkan distribusi produk usaha para pelaku bisnis menjadi lama dan mahal.

Hal itu disebabkan oleh kondisi infrastruktur di Tanah Air yang belum merata di seluruh daerah.

"Di 2016 ini, APBN khusus untuk infrastruktur naik 50 persen dibandingkan tahun yang lalu, Rp 310 triliun untuk infrastruktur. Kita harapkan investasi swasta masuk untuk listrik dan jalan tol bisa lebih besar," katanya.

Ketiga, kebutuhan energi listrik di Indonesia semakin tinggi sehingga Pemerintah membangun infrastruktur listrik yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan industri usaha juga.

"Tahun ini akan ditandatangani 20.000 kontrak listrik baru, sehingga di tahun tahun yang akan datang kebutuhan energi listrik akan dipenuhi dengan harga yang bersaing," jelasnya.

Keempat, tatanan birokrasi yang lambat dan berbelit menyebabkan pelaku usaha mengeluarkan ekstra waktu dan biaya untuk mengurus izinnya.

"Kita potong banyak langkah itu dengan paket kebijakan yang dikeluarkan tiap dua minggu agar tercermin perbaikan birokrasi pemerintahan yang efisien dan cepat," ujarnya.