Rekonsiliasi PPP demi Pilkada 2017

Setelah saya menerima SK pencabutan, saya dihubungi banyak sesepuh partai yang meminta ini dijadikan momentum rekonsiliasi

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muktamar Bandung Romahurmuziy mengatakan agenda Pilkada 2017 menjadi alasan mendesak untuk rekonsiliasi partai ini.

Romahurmuziy mengatakan hasil Pilkada 2015 yang menempatkan PPP pada posisi bawah menjadi perhatian khusus agar mendapatkan suara lebih banyak pada 2017.

"PPP prestasinya papan bawah pada Pilkada lalu, sangat sedikit dibanding target," kata Romahurmuziy kepada wartawan di sela Rapat Pengurus Harian DPP PPP Muktamar Bandung di salah satu hotel Jakarta Selatan.

Romahurmuziy menggarisbawahi pentingnya islah PPP demi memaksimalkan kinerja DPR tahun ini. "Yang kedua, terbengkalainya tugas-tugas nasional. Di DPR kita selama 2015 hanya menghasilkan tiga dari tujuh undang-undang," jelas dia.

Pascadicabutnya Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPP PPP Muktamar Surabaya oleh Kementerian Hukum dan HAM, Romahurmuziy mengisyaratkan untuk rekonsiliasi dengan kubu Djan Faridz.

"Setelah saya menerima SK pencabutan, saya dihubungi banyak sesepuh partai yang meminta ini dijadikan momentum rekonsiliasi," kata Romahurmuziy.

Oleh karena itu, DPP PPP Muktamar Bandung menggelar rapat pengurus harian untuk membahas penetapan Pelaksana Tugas Ketua Umum, membahas masalah teknis islah yang akan ditempuh apakah lewat muktamar kembali atau tidak, dan juga membahas Musyawarah Kerja Nasional yang akan diadakan minggu depan.

Rapat ini dihadiri para anggota dan Ketua Mahkamah Partai, Majelis Pakar, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Syariah, dengan tokoh-tokoh yang hadir di antaranya Wakil Ketua Umum DPP PPP Muktamar Bandung Lukman Hakim Saifuddin, Emron Pangkapi, dan Suharso Monorfa.