"Jumlah SPPD naik. Ada beberapa komponen perbaikan seperti tentang penginapan yang biayanya tinggi itu naik. Ada juga perhitungan laundry yang kita tiadakan. Kalau dulu SPPD Rp530.000, sekarang jadi Rp900.000. Itu rancangannya," kata Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, Masperi di Pekanbaru, Jumat.
Meskipun begitu, lanjut dia, dalam pelaksanaannya efisiensi akan dilakukan. Dia mencontohkan untuk kegiatan perjalanan ke Jakarta yang biasanya pergi empat orang, dilakukan efisiensi menjadi satu orang saja.
"Biasanya dalam satu kegiatan yang pergi empat orang, kalau bisa dilakukan oleh satu orang kenapa harus empat orang yang berangkat. Seperti menghadiri rapat di Jakarta," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannnya efisiensi itu berlaku bagi seluruh pejabat di Riau, termasuk Anggota DPRD Riau. Pasalnya jika tidak dilakukan kepada semuanya, bisa-bisa Pemprov Riau gagal bayar.
Hal tersebut, kata dia, karena saat ini APBD Riau terganggu dengan turunnya harga minyak mentah dunia. Seperti diketahui, APBD Riau yang senilai Rp11,2 triliun pada 2016, porsi terbanyaknya masih dari dana bagi hasil minyak bumi dan gas.
Harga minyak mentah saat ini sudah 32-33 dolar per barel, sedangkan asumsi pada APBD 2016 adalah 60 dolar per barel. Tahun lalu saja APBD 2015 diperkirakan dengan asumsi 105 dolar dan kenyataannya harga minyak 60 dolar per barel. Akibatnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Riau sudah terpotong Rp4 triliun seluruh Riau dan Pemprov Riau Rp1,5 Triliun.
Untuk itu, efisiensi harus dilakukan dalam hal perjalanan dinas. Selain itu, cara lainnya adalah dengan mendorong Badan Usaha Milik Daerah memberikan deviden lebih. Namun sat ini, diakui Masperi hanya Bank Riau Kepri BUMD yang menguntungkan.
Di samping itu, jalan lain adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun keadaan ekonomi yang lesu dengan harga komoditi andalan sawit dan karet yang turun, hal itu dinilainya masih sulit juga dilakukan.
Pewarta: Bayu Adha
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
