Palu (ANTARA News) - Aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemkab Banggai Kepulauan (Bangkep) di Sulawesi Tengah hingga Kamis siang (22/2) masih lumpuh, menyusul aksi penyegelan yang dilakukan oleh massa serta mogok kerja massal yang dilakukan para pegawai sejak Selasa (20/1). Informasi diperoleh ANTARA News, Kamis, menyebutkan semua gedung perkantoran tak terkecuali Kantor Bupati Bangkep dan DPRD yang berada di kota Banggai (ibukota Bangkep) hingga saat ini masih tutup. Setiap kantor terlihat puluhan orang berjaga-jaga untuk mencegah para pegawai yang masuk kerja atau kemungkinan adanya pengambilan berkas untuk dibawa keluar. "Kondisi demikian ini sudah berlangsung kurun tiga hari terakhir," kata Bahri, tokoh pemuda setempat. Sementara itu, Koordinator Aksi Lapangan Pengunjuk Rasa, Ismet Syamsudin, mengatakan aksi yang mereka gelar itu merupakan bentuk protes terhadap sikap sejumlah anggota DPRD Bangkep yang memindahkan rapat pembahasan RAPBD Tahun 2007 di Kantor Camat Tinangkung di Salakan. Selain itu, aksi tersebut juga sebagai akumulasi kekecewaan rakyat terhadap sikap Bupati Bangkep, Irianto Malingong SE, yang sudah berbulan-bulan meninggalkan tugasnya dan berdiam diri di Salakan. "Aksi ini akan terus kami laksanakan (bersama sebagian besar pegawai di lingkungan pemerintah Bangkep), hingga tuntutan kami dipenuhi," tuturnya. Kekisruhan di lingkungan pemerintahan Bangkep, terjadi menyusul tindakan Bupati Malingong (baru dilantik 29 Agustus 2006) untuk memindahkan ibukota kabupatennya dari kota Banggai ke Salakan. Bahkan sejak pelantikan tersebut, Bupati Malingong tidak pernah menginjakkan kaki di kantornya berlantai dua yang ada di kota Banggai, namun memilih menetap di sebuah rumah penduduk di Salakan (kota kecamatan di Pulau Peleng). Tindakan bupati ini belakangan diikuti oleh sejumlah anggota DPRD lainnya, yaitu dengan menggelar rapat dari hotel ke hotel di luar daerah hingga Jakarta. Gubernur Sulawesi Tengah, H. Bandjela Paliudju, pada Nopember 2006 sudah menginstruksikan kepada Bupati Malingong untuk segera kembali ke Banggai guna melaksanakan tugas-tugasnya demi memperlancar jalannya roda pemerintahan, namun perintah itu hingga kini tetap diabaikan.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007