Dewan HAM PBB tuntut Thailand tangani kasus penghilangan paksa

Jeneva (ANTARA News) - Kepala Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rabu, mendesak pemerintah Thailand untuk berbuat lebih banyak atas nasib 82 orang dalam daftar hilang, termasuk seorang pengacara HAM terkemuka yang hilang selama 12 tahun.

"Semua keluarga dari mereka yang menghilang memiliki hak untuk mengetahui kebenaran tentang hilangnya kerabat mereka, serta kemajuan dan hasil investigasi," kata Zeid Raad Al Hussein dalam sebuah pernyataan sebagaimana dikutip Kantor Berita AFP.

Dia menyuarakan keprihatinan khusus tentang kasus Somchai Neelapaijit, seorang pengacara Muslim yang menghilang pada tahun 2004 saat ia membela para tersangka gerilyawan Islam, yang menuduh otoritas menyiksa mereka saat dalam tahanan.

Akhir bulan lalu, Mahkamah Agung Thailand menjunjung tinggi pembebasan pada 2011 terhadap lima polisi yang dituduh terlibat dalam penculikan dan penghilangan Somchai.

Zeid mengecam keras keputusan itu, menuduh Mahkamah Agung menghilangkan "kesempatan untuk melindungi hak para korban atas kebenaran, keadilan dan ganti rugi dalam kasus paksa dan penghilangan paksa."

Somchai menghilang dari jalan-jalan Bangkok di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra selama lonjakan pertempuran antara tentara dan gerilyawan Islam di Thailand selatan.

Thaksin, yang akhirnya digulingkan dalam kudeta militer, mengatakan pengacara telah dibunuh oleh setidaknya empat pejabat pemerintah, meskipun tubuhnya tidak pernah ditemukan.

Lima petugas polisi akhirnya diadili atas insiden tersebut setelah saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat Somchai dimasukkan ke dalam mobil pada malam ia menghilang.

Tapi karena Thailand tidak mengakui kejahatan penghilangan paksa, pengadilan hanya mempertimbangkan tuduhan perampokan dan pemaksaan, bukan untuk menghilangkan Somchai atau pembunuhan, kata kantor HAM PBB.

Zeid meminta pemerintah Thailand untuk mempidanakan penghilangan paksa dan sukarela, sesuai dengan standar internasional.

"Ada kekurangan kerangka hukum dan kelembagaan yang memadai bagi para korban dan keluarga mereka untuk mencari keadilan dalam kasus-kasus penghilangan paksa di Thailand," katanya.

Hal itu menjadi perhatian khusus, kata kantor HAM PBB, karena "isu penghilangan paksa dengan adanya keterlibatan pejabat negara tetap menjadi masalah serius."

Menurut catatan para ahli PBB sejak tahun 1980, kasus Somchai yang belum terpecahkan adalah salah satu dari 82 penghilangan paksa yang terjadi di Thailand.

(Uu.M052)