Pendekatan berbasis masyarakat turunkan kekerasan terhadap perempuan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, berusaha menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan bersinergi dengan pusat pelayanan terpadu di daerah.

"Untuk memandang tingkat kekerasan ini, kita juga harus melihatnya dengan pendekatan di satu desa, yang di dalamnya ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan LSM," kata Menteri Yohana usai Perayaan Natal dan Tahun Baru di rumah dinasnya di Kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu malam.

Yohana mengatakan langkah konkret dalam menekan kekerasan di berbagai daerah adalah dengan adanya kesadaran, komitmen bersama dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ia menilai hukum adat juga berpengaruh dalam menyelesaikan masalah kekerasan anak dan perempuan karena berbagai budaya yang diterapkan tentunya berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.

Oleh karenanya, ia akan membentuk satu tim di setiap desa jika ada aduan dari masyarakat, terutama wanita jika mengalami kekerasan.

"Banyak perempuan yang mengadu suaminya selingkuh dan itu bisa diselesaikan oleh hakim berbasis masyarakat yang dibentuk. Kalau tidak, nanti bisa terjadi perang suku, harus diselesaikan dengan pendekatan budaya," kata Yohana.

Wanita kelahiran Manokwari tersebut menjelaskan setelah diselesaikan oleh hakim berbasis masyarakat, aduan bisa dibawa ke ranah hukum.

Selain kekerasan anak dan perempuan yang terus ditekan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berencana menangkap sindikat perdagangan manusia dalam waktu dekat, namun ia enggan menyebutkan lokasinya.

Finalisasi hukum kebiri terhadap pelaku pencabulan anak juga akan dibicarakan oleh Menteri Yohana bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Jaksa Agung.