Erdogan sebut eksekusi mati adalah masalah internal Saudi

Ankara (ANTARA News) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak mengecam Arab Saudi atas eksekusi 47 terpidana termasuk seorang ulama Syiah terkemuka dengan menyatakan itu adalah masalah dalam negeri Saudi.

"Eksekusi di Arab Saudi adalah masalah legal dalam negeri. Apakah Anda setuju atau tidak atas keputusan itu merupakan masalah terpisah," kata Erdogan dalam reaksi pertamanya menyangkut kontroversi yang menaikkan ketegangan hubungan antara Saudi dengan Iran.

Erdogan bulan lalu mengunjungi Riyadh untuk berbincang dengan Raja Salman dan elite politik, yang dianggap sebagai isyarat baru menghangatnya hubungan Turki dengan Saudi.

Turki dan Arab Saudi, yang keduanya berpenduduk mayoritas muslim Sunni, punya pandangan sama dalam konflik di Suriah yang sama-sama menganggap penggulingan Presiden Bashar al-Assad bisa mengakhiri hampir lima tahun perang saudara di Suriah.

Sebaliknya hubungan Turki dengan Iran yang bermayoritas Syiah semakin tegang yang bersama Suriah menjadi pendukung setia Assad.

Erdogan menolak anggapan bahwa eksekusi itu ditujukan untuk memprovokasi ketegangan dengan Syiah, namun menganggap serangan terhadap misi diplomatik Saudi sebagai tidak bisa diterima.

"Hanya tiga (yang dieksekusi itu) Syiah," kata Erdogan.

Dia lalu mempertanyakan mengapa dunia tidak bereaksi dengan mengutuk kematian ribuan orang menyusul penggulingan mantan presiden Mesir Mohamed Morsi yang adalah sekutu Ankara.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu Senin lalu menyeru Iran dan Arab Saudi untuk menenangkan ketegangan dengan menyatakan permusuhan antara dua kekuatan kunci muslim itu hanya akan memperparah masalah di kawasan yang gampang meledak itu.

Komentar Erdogan sendiri bertentangan dengan komentar Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus yang menyatakan "hukuman mati, terutama yang didasari motif politik, tidak membantu menciptakan perdamaian di kawasan ini."

Turki secara resmi menghapus hukuman mati pada 2004 sebagai bagian dari syarat untuk bisa bergabung dengan Uni Eropa, demikian AFP.