... pilih mana, transparan atau tertutup?...Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian salah satu upaya transparansi oleh pemerintah.
"Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu transparan. Nanti kalau (pemerintah) tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang (sudah) transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?" katanya, di Jakarta, Rabu.
Pada hari ini juga di tempat berbeda, Presiden Jokowi menegaskan, yang berhak menilai kinerja menteri-menteri adalah presiden. "Itu prinsip," katanya hingga dua kali kepada pers.
Kewenangan merombak kabinet dan menilai menteri-menteri adalah prerogatif dia sebagai kepala pemerintahan. Pihak-pihak lain jangan mendorong-dorong ke arah itu.
Pengumuman hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah dilakukan pada pertengahan Desember 2015 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
"Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro," kata Kalla.
Kalla mengatakan penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A.
Berikut peringkat kementerian dan lembaga yang diumumkan Kementerian PANRB:
1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)
Sementara kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni:
1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
4. Ombudsman Republik Indonesia (54,51/CC)
5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga (53,54/CC)
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)
Pengumuman hasil evaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sudah dilakukan pada pertengahan Desember 2015 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat.
"Ini menjadi cara mengevaluasi dan meningkatkan kinerja kita semua, karena apapun yang kita lakukan jika tanpa evaluasi maka tidak akan bisa diketahui penilaiannya, baik secara makro maupun mikro," kata Kalla.
Kalla mengatakan penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A.
Berikut peringkat kementerian dan lembaga yang diumumkan Kementerian PANRB:
1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76/A)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)
Sementara kementerian-lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni:
1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
4. Ombudsman Republik Indonesia (54,51/CC)
5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
7. Kementerian Pemuda dan Olahraga (53,54/CC)
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
