Presiden ingin pembangunan infrastruktur KA dipercepat 2016

Kalau enggak bisa semester satu ya semester dua. Tapi, tahun ini."

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang kereta api (KA), bisa dipercepat, baik yang berada di dalam maupun luar Pulau Jawa.

"Saya kira beberapa tempat juga sudah dimulai, di Sulawesi dan beberapa titik di Sumatera. Saya berharap tahun ini juga yang di Papua bisa dimulai. Kalau enggak bisa semester satu ya semester dua. Tapi, tahun ini," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas dengan topik Kereta Api Cepat di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Presiden meminta, agar pelaksanaan pembangunan proyek bisa dimulai Juni, dan jika tidak memungkinkan maksimal pada Oktober atau November 2016, karena yang jelas pembangunan harus direalisasikan tahun ini.

Dalam rapat terbatas itu Presiden sekaligus ingin mendengarkan laporan kesiapan dimulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Saya ingin mengetahui sejauh mana kendala dan hambatan yang ada, baik dalam proses perizinan. Izin trase, izin pembangunan stasiun, dan izin-izin lainnya," kata Presiden Jokowi.

Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu juga ingin mendengarkan langsung rekomendasi dari gubernur, bupati, dan wali kota yang wilayahnya dilalui trase kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW).

"Apa ada kendala penyesuaian RTRW, sebagai akibat dilalui kereta api cepat yang akan kita kerjakan dalam waktu sesegera mungkin," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga ingin menegaskan kembali, terutama bagi BUMN yang ikut di dalamnya harus bijaksana (prudent) dan menghitung secara adil (equity) karena pembangunan kereta cepat itu dilakukan berpola business to business, termasuk ada usaha patungan (joint venture) antara Indonesia dengan Tiongkok.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan kembali, pembiayaan pembangunan kereta api cepat ini tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan tidak menggunakan jaminan dari Pemerintah RI.

"Tetapi, walau demikian saya minta agar BUMN yang ikut dalam konsorsium ini, prudent dan hati-hati dalam mengkalkulasi terutama di-equity-nya. Jangan sampai karena ikut konsorsium, kemudian justru tugas dalam membangun infrastruktur malah jadi ngos-ngosan, karena kalkulasinya yang tidak cermat," demikian Presiden Jokowi.