Pontianak (ANTARA News) - Menteri Agama, Maftuh Basyuni mengatakan, pengurusan ibadah haji sebaiknya tetap dikoordinir Departemen Agama (Depag) karena kalau membentuk badan baru dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan baru. Maftuh, di Pontianak, Rabu, mengatakan, pengurusan ibadah haji oleh Depag selama ini sudah berjalan semestinya. "Namun persoalan muncul ketika terjadi keterlambatan pengiriman makanan oleh katering. Dan proses pelaksanaan ibadah haji yang sudah berjalan dengan lancar tidak lagi dinilai banyak pihak," katanya. Ia mengakui, ada wacana agar pengurusan ibadah haji tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga ada usulan agar dibentuk badan penyelenggara haji yang langsung di bawah Presiden. "Saya tidak tahu persis apa tugas dan wewenang dari DPD sehingga bisa mengusulkan hal itu. Kalau ditangani BUMN, tolong beri tahu mana yang lebih baik di Indoensia," ujar Maftuh. Ia menambahkan, dari sekian usulan tersebut, pengurusan ibadah haji tidak boleh lepas dari Depag karena selama ini telah ditata dengan baik dan kemungkinan korupsi ditekan seminimal mungkin. Keterlambatan pengiriman katering ke jamaah haji Indonesia oleh jasa katering yang ditunjuk Depag pada musim haji lalu, disebabkan sabotase oleh perusahaan penyedia sebelumnya yang kecewa karena Indonesia tidak lagi mengunakan jasa mereka. "Pertengkaran antara jasa katering lama dan baru murni persoalan dalam negeri Saudi Arabia, yang tidak boleh diintervensi," ujarnya. Terhadap kasus tersebut, Depag hanya bisa melakukan pengembalian dana yang sudah dikontrak kepada jasa katering yang baru dan meminta ganti rugi baik materil maupun immateril. Sedangkan yang dilakukan DPD dan mahasiswa yang kerap berdemo, seolah-olah mendukung jasa katering Muasasa (penyedia sebelumnya -red). Padahal, selama ini diketahui bahwa jasa katering tersebut banyak melakukan penindasan dan merugikan jemaah haji Indonesia. "Kalau mereka meragukan bahwa perpindahan jasa katering yang lama ke yang baru ada indikasi korupsi, tolong dibuktikan jangan hanya bisanya ngomong," katanya. Ia juga menegaskan tidak ada jemaaah haji Indonesia yang kelaparan. "Sebenarnya, hanya tidak ada nasi seperti yang jasa katering baru janjikan, itupun karena telah dilakukan sabotase oleh jasa katering Muasasa dengan cara menghambat pengiriman," ujarnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
