Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera memberi penjelasan dan penegasan dalam perseteruan antara Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. Hidayat di Gedung Parlemen di senayan Jakarta, Rabu mengaku khawatir, jika Presiden tidak segera bersikap, perseteruan akan terus bergulir dan menimbulkan instabilitas pemerintahan. Karena itu, ketegasan sikap Presiden begitu penting agar para avonturir yang menunggangi kasus ini bisa dihentikan dan tidak berkelanjutan. "Sikap tegas SBY ini penting untuk menepis kesan bahwa pemerintah tidak solid. Namun, kasus ini bisa menjadi tantangan bagi SBY untuk mensolidkan pemerintahannya," kata Hidayat. Senada dengan Hidayat, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen juga mengatakan, SBY harus segera mengambil keputusan. SBY harus memberikan statemen yang isinya memerintahkan agar masalah ini diselesaikan secara hukum. "Kasus ini sudah bergulir ke tengah masyarakat, karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah ketegasan sikap dari top menejemen dalam hal ini Presiden untuk menepis berbagai macam rumor beredar belakangan ini. Presiden jangan diam saja," kata Happy. Menurut Happy, kalau selama ini SBY terkesan diam, hal itu mungkin karena memang SBY terlalu berhati-hati dalam menyikapi polemik Yusril dan Ruki. SBY terkesan tidak ingin disebut mengintervensi masalah tersebut. Namun, kata Happy, masalahnya bukan soal intervensi atau bukan, tapi ini sudah menyangkut masalah manajemen pemerintahan. "Kalau dibiarkan telalu lama saya khawatir akan menggganggu kinerja kabinet dan masyarakat akan menganggap Presiden lemah," kata Happy. Karena itu, Hidayat Nurwahid juga khawatir bila polemik ini dibiarkan terlalu lama akan memberikan peluang kepada kelompok tertentu untuk menunggangi kasus ini. "Ada dua wacana yang ditunggangi kelompok avonturir, yaitu wacana reshuffle kabinet dan upaya menyudutkan KPK," kata Hidayat.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007