Semarang (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan bantuan Rp10 miliar kepada 15 Kelompok Tani se-Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam rangka mengembangkan Desa Mandiri Energi (DME). Bantuan Presiden diberikan di sela pencanangan Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jateng, Rabu, sebagai proyek percontohan DME di Tanah Air. Hadir dalam pencanangan DME tersebut antara lain Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Timur Saifullah Yusuf, Menneg BUMN Sugiharto, Menneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto. Bantuan dana Rp10 miliar yang berasal dari Program Kemitraaan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina itu akan digunakan untuk modal kerja dan membeli mesin. Tanaman jarak pagar (jathropa) menjadi bahan baku utama pembuatan bahan bakar nabati (biofuel) di wilayah ini. Presiden Yudhoyono menjelaskan DME merupakan program pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan energi suatu desa sekaligus juga dapat menciptakan lapangan kerja sehingga mendorong ekonomi setempat. "Dengan demikian DME bisa mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bumi yang jumlahnya terus menurun," kata Presiden. Pemerintah menargetkan jumlah DME hingga akhir 2009 atau akhir periode Kabinet Indonesia Bersatu diharapkan mencapai 2.000 desa, sementara hingga akhir tahun 2007 diproyeksikan mencapai 200 dari saat ini yang berjumlah sekitar 140 desa. Presiden menjelaskan DME tidak saja didasarkan pada bahan baku yang dikembangkan dari non-BBN (jarak, sawit, ubi kayu, dan tebu), tetapi juga dikembangkan dengan menggunakan tenaga mikrohidro. "Saya menghimbau semua pihak, baik Gubernur, Bupati, BUMN, maupun swasta, turut mendukung program DME ini, sehingga wilayah yang tadinya tidak tersentuh energi, bisa lebih mandiri," ujar Yudhoyono. Khusus di Desa Tanjung Harjo, kerjasama pengembangan tanaman jarak pagar mulai menanam hingga proses produksi bekerjasama dengan PT (Persero) Rajawali Nusantara Indonesia. BUMN Perkebunan ini juga akan membangun areal tanaman jarak di sejumlah lokasi di wilayah Indonesia. Sementara itu, Menneg BUMN Sugiharto, mengatakan Kementerian BUMN akan meninjau serta mengevaluasi sektor-sektor yang menjadi alokasi dana program PKBL. "Saat ini setiap BUMN wajib mengalokasikan dana sebesar 3 persen dari setiap pendapatan per tahun untuk program ini. Namun belum bisa kami sebutkan jumlahnya, akan dinaikkan atau tidak," ujar Sugiharto. (*)

Copyright © ANTARA 2007