Realisasi anggaran Kementerian ESDM 62,88 persen

Tahun 2014 serapan anggaran hanya 50 persen. Tahun ini kalau semua lancar 63 persen dari total anggaran Rp15,1 triliun yaitu mencapai lebih dari Rp8 triliun,"

Jakarta (ANTARA News) - Realisasi serapan anggaran Kementerian ESDM hingga Selasa (29/12) sebesar 62,88 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp15,1 triliun, kata Menteri ESDM Sudirman Said.

"Tahun 2014 serapan anggaran hanya 50 persen. Tahun ini kalau semua lancar 63 persen dari total anggaran Rp15,1 triliun yaitu mencapai lebih dari Rp8 triliun," kata dia dalam konferensi pers setahun kinerja Kementerian ESDM, di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan, pada 2016, pihaknya berkomitmen untuk menggenjot serapan hingga lebih dari 90 persen dengan melakukan persiapan matang dan terencana.

Persiapan tersebut, kata Sudirman, berupa percepatan pelaksanaan APBN 2016 tujuh bulan lebih cepat agar realisasi pembangunan infrastruktur lebih cepat.

"Desember seluruh belanja barang sudah ditenderkan kecuali yang swakelola. Januari kontrak pertama. Februari tandatangan kontrak kedua. Kami dorong kesibukan di Juli-November," kata dia.

Ia mengatakan, paket lelang yang dipercepat tahap satu sebanyak 299 paket, tahap dua sebanyak 87 paket dan tahap tiga 86 paket.

Jika anggaran berhasil terserap dengan baik pada 2016, ujar dia, maka kementerian tersebut akan mengusulkan penambahan anggaran.

Sementara untuk capaian selama 2015, Sudirman memaparkan untuk sektor migas, perbaikan yang sudah dilakukan adalah menggeser beban subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif.

Mengefisienkan rantai pasok BBM dengan membubarkan Petral, menata kelola kilang dengan pembangunan kilang baru dan mengambil alih kilang PT Trans Pacific Petroleum Indotama serta meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM sebesar 20 persen.

Untuk sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM melakukan fasilitasi, regulasi dan pengawasan ketat untuk program 35 ribu MW dan penyelesaian 7.400 MW.

Selanjutnya, pembenahan sektor mineral dan batu bara dengan penataan izin usaha pertambangan dan hilirisasi sektor tambang dan mineral. Terakhir untuk sektor Energi Baru Terbarukan (EBT), Kementerian ESDM membentuk Centre of Excellence Energi Bersih dengan menjadikan sejumlah wilayah percontohan energi bersih.