Mereka kecewa atas sikap pemerintahan di Aceh...Lhokseumawe (ANTARA News) - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi di Aceh muncul karena kekecewaan terhadap pemerintah, bukan karena ingin menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Di mata saya, kelompok bersenjata Din Minimi tidak menuntut untuk pemisahan diri dari NKRI, tapi mereka kecewa atas sikap pemerintahan di Aceh yang ada sekarang," katanya saat konferensi pers di Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selasa.
Menurut Sutiyoso kelompok itu sangat tidak puas dengan kinerja mantan elit-elit Gerakan Aceh Merdeka yang sekarang duduk di pemerintahan dan mereka merasa telah ditelantarkan sehingga kemudian berontak.
Tuntutan kelompok bersenjata itu pun, menurut dia, sangat rasional dan sesuai dengan Nota Kesepahaman yang dibuat di Helsinki.
Baca : Din Minimi menyerah dan serahkan senjata
Kelompok Din Minimi antara lain menuntut pemberian santunan bagi anak-anak yatim dan janda korban konflik Provinsi Aceh dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Aceh untuk menyelidiki kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain itu mereka menuntut pengerahan tenaga pengawas/peninjau independen dalam pemilihan kepala daerah 2017.
"Mereka meminta harus ada peninjau independen. Mengapa hal itu harus ada, karena tidak mau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi," kata Sutiyoso.
Din Minimi juga meminta amnesti bagi 120 anggotanya di lapangan dan 30 anggotanya yang sudah ditangkap.
Baca : Kepala BIN jemput Din Minimi di pedalaman Aceh
"Mengenai amnesti ini harus menunggu waktu. Nah lalu permbicaraan malamnya harus membuat Din Minimi paham betul dan tidak mungkin meminta amnesti tapi masih menenteng senjata, makanya mereka bersepakat untuk menyerahkan seluruh senjatanya," ungkap Sutiyoso.
Kelompok Din Minimi antara lain menuntut pemberian santunan bagi anak-anak yatim dan janda korban konflik Provinsi Aceh dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun ke Aceh untuk menyelidiki kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Selain itu mereka menuntut pengerahan tenaga pengawas/peninjau independen dalam pemilihan kepala daerah 2017.
"Mereka meminta harus ada peninjau independen. Mengapa hal itu harus ada, karena tidak mau ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi," kata Sutiyoso.
Din Minimi juga meminta amnesti bagi 120 anggotanya di lapangan dan 30 anggotanya yang sudah ditangkap.
Baca : Kepala BIN jemput Din Minimi di pedalaman Aceh
"Mengenai amnesti ini harus menunggu waktu. Nah lalu permbicaraan malamnya harus membuat Din Minimi paham betul dan tidak mungkin meminta amnesti tapi masih menenteng senjata, makanya mereka bersepakat untuk menyerahkan seluruh senjatanya," ungkap Sutiyoso.
Pewarta: Mukhlis
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2015
