Presiden resmikan Bandara Komodo di NTT

Labuan Bajo (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu.

"Dengan hadirnya terminal baru dan perpanjangan runway (landasan pacu) saya berharap jumlah wisatawan meningkat," kata Presiden.

Presiden mengatakan pengembangan bandara itu penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Nusa Tenggara Timur, khusus di Pulau Flores dan sekitarnya.

Bandara Komodo akan menjadi salah satu pintu masuk wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Labuhan Bajo, Danau Kalimutu, Gua Liang Bua, Taman Nasional Komodo dan obyek wisata lain di wilayah tersebut.

Presiden minta pemerintah daerah meningkatkan promosi wisata setelah bandara baru itu beroperasi.

"Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai maskapai agar makin banyak intensitas penerbangan ke bandara ini," katanya.

Presiden ingin penerbangan yang masuk ke Bandara Komodo tidak hanya dari Bali, tapi juga dari tempat lain seperti Jakarta, Surabaya dan Singapura.

Dia berharap ekonomi daerah Labuan Bajo dan sekitarnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang melalui Bandara Komodo.

Usaha penginapan, ekonomi kreatif dan industri wisata diharapkan tumbuh setelah pengoperasian bandara tersebut.

Bandara Baru

Bandara Komodo pembangunannya mulai dirintis tahun 1975. Kini bandara itu memiliki terminal yang besar, bersih dan artistik, serta landasan pacu dengan panjang 2.250 meter dan lebar 45 meter.

Bandara yang sebelumnya hanya bisa didarati pesawat propeller sekelas ATR 72-600 itu selanjutnya akan bisa didarati pesawat jet ukuran medium seperti Airbus A-320 serta Boeing B 737-800 dan B 737-900.

Presiden berpesan kepada pengelola bandara untuk merawat bandara dengan baik.

"Saya minta terminal baru ini agar dirawat dan dikelola dengan baik. Jaga kebersihan dan keamanannya selalu agar wisatawan merasa nyaman dan aman datang ke sini," katanya.

Seusai meresmikan Bandara Komodo, Presiden menandatangani prasasti disaksikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.