Menteri ESDM: investasi energi bersih 7 miliar dolar AS

Ini upaya untuk mencapai target penggunaan energi terbarukan hingga 25 persen untuk tahun 2025."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan investasi untuk membangun pusat energi bersih melalui energi surya membutuhkan investasi sebesar 7 miliar dolar AS.

"Investasi untuk program Clean Energy sangatlah besar, namun hal ini akan kita mulai di Bali," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Di Bali akan dibangun konsep pusat penerapan Clean Energy, dengan langkah awal membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kekuatan kapasitas 5 ribu Megawatt (MW), setelah itu pusat penelitian dan produksi energi.

Sebelumnya, Sudirman mengatakan alasan Pulau Bali menjadi proyek utama adalah wilayah pulau yang dirasa cukup luas untuk membangun pusat teknologi energi bersih.

Selain itu, Bali merupakan pulau yang paling banyak dikunjungi oleh turis asing, sehingga bisa dijadikan percontohan bagi negara lain.

"Tiga tahun lagi Bali akan menjadi pulau dengan mayoritas energi bersih," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Asian Development Bank (ADB) terkait pengembangan pusat riset dan teknologi energi bersih di Indonesia.

"Ini upaya untuk mencapai target penggunaan energi terbarukan hingga 25 persen untuk tahun 2025," kata Menteri ESDM Sudirman Said.

Bentuk kerja sama tersebut adalah berupa pinjaman uang hingga 6 miliar dolar Amerika dan juga hibah yang dananya tidak disebutkan secara rinci.

Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) Kementerian ESDM William Sahbandar juga mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Clean Energy Forum yang dilaksanakan di Bali pada 11-12 Februari 2016.

Ia menjelaskan satu sumber pendanaan potensial dapat direalisasikan untuk membiayai proyek PLTS tersebut adalah dana pensiun, selama ini pemanfaatannya belum maksimal. Kemudian, dana-dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau yang berada di bawah koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan diusahakan untuk dapat dioptimalkan fungsinya guna mendukung investasi ini.